Juru Bicara KPK Menerangkan Kasus E-KTP Tidak Ada Balas Dendam

Be Sociable, Share!
Juru Bicara KPK Menerangkan Kasus E-KTP Tidak Ada Balas Dendam

Juru Bicara KPK Menerangkan Kasus E-KTP Tidak Ada Balas Dendam. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Mendapatkan sebuat pertanyaan mengenai Pengusutan dalam kasus korupsi E-KTP . KPK di tuduh menyalah gunakan kasus e-KTP dari Angota DPR yang akan mengelar persoalan hak Angket dalam kasus ini

Tudingan tersebut juga dilayangkan oleh Ketua KPK AGus Rahardjo, Agus di Tuding memiliki kepentingan pribadi dalam pengusutan korupsi e-KTP kepada Fahri Hamzah dan agus pun di minta mundur dari ketua KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun tak ambil pusing perihal tudingan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,

Menurut Agus “Gini loh. Ini semuanya jadi pengadilan, jadi ya mari kita buktikan di pengadilan. Saya enggak mau berpolemik di media massa seperti ini. Kita buktikan di pengadilan saja,”

Dirinya mengatakan siap memberikan saksi dipengadilan Tipikor jika memang dibutuhkan keterangan oleh Majelis Hakim.

“Kalau misal perlu dipanggil di pengadilan, saya siap memberikan kesaksian itu. Yang kemudian saya juga berpesan, seperti ‎setiap kali ada tersangka kasus korupsi kok dibelain, itu mungkin kurang tepat,” ujar Agus

Agus Pun meminta dukungan kepada masyarakat agar KPK bisa menjebloskan para koruptor yang menghabiskan duir rakyat ke penjara

“Mari kita dan bangsa ini bersama-sama kita hilangkanlah korupsi dari negara kita. Jadi langkah-langkah KPK jangan dihalangi seperti itu, ucap agaus

Menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Febri Diansyah menuturkan dalam kasus e-KTP tersebut pihaknya hanya melakukan pekerjaan sebagai kewajiban lembanganya dalam penanganan kasus Korupsi yang di percaya oleh Negara dan Masyarakat

“KPK akan bekerja sebagai lembaga penegak hukum. Kami akan terus mengusut kasus e-KTP ini,” ujar Febri.

Febri menegaskan tidak ada motif bales dendam dari ketua KPK untuk memperkarakan Irman dan Sugiharo yang sudah didakwa dalam kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2.3 Triliun

KPK juga sudah mencegah 3 orang dalam kasus ini berpergian keluar negeri. Ketiga Orang tersbut adalah Andi Agustinus, Isnu Edhi Wijaya dan Anang Sugiana. Pencegahan ini diminta Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dirjen Imigrasi Kemendagri yang melayangkan surat permohonan pada September 2016 lalu

Febri menjelaskan “KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi pada akhir September 2016 lalu untuk meminta dilakukan pencegahan terhadap sejumlah orang di kasus EKTP untuk 6 bulan sejak tanggal tersebut,”

Menurutnya Keterangan ketiga saksi tersebut terkait kasus e-KTP sangatlah penting untuk mempermudah proses pemeriksaan, jadi kami meminta kepada pihak imigrasi mencegah 3 orang tersebut berpergian keluar negeri

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!