Badan HAM PBB Minta Indonesia Meninjau Kembali Hukumnya

Be Sociable, Share!

Badan Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk wilayah Asia, mengeluarkan pernyataan agar Indonesia meninjau kembali hukumnya terkait vonis dua tahun untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dibacakan pada hari Selasa (9/5/17) kemarin. Melalui kantor UN Human Rights Asia dan akun Twitter resmi @OHCHRAsia, badan HAM ini menyayangkan penggunaan pasal penodaan agama yang dianggap tak relevan lagi karena bisa mengekang kebebasan berpendapat.

UN Human Rights Asia yang berkantor di Bangkok, Thailand ini adalah badan regional PBB yang banyak memantau dan mengkritisi kasus – kasus pelanggaran HAM dan demokrasi khususnya di wilayah Asia. Sejumlah negara – negara sahabat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa juga menyayangkan putusan pengadilan untuk kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta Indonesia untuk mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme. Uni Eropa selalu memuji kepemimpinan Indonesia sebagai negara yang mengakui banyak agama dengan mayoritas penganut Muslim terbesar di dunia. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang kuat, yang seharusnya bangga atas tradisi toleransi dan pluralisme yang dimilikinya.

Moazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia,juga sangat menyayangkan bahwa Ahok harus mendekam di penjara selama dua tahun. Selain mengagumi hasil kerjanya selama memimpin Jakarta, Moazzam juga percaya bahwa Ahok bukanlah orang yang anti-islam. Ia juga mendoakan keluarga Ahok dan juga menghimbau para pemimpin untuk menjaga toleransi dan kerukunan. Hal ini disampaikan oleh Moazzam melalui akun twitternya @MoazzamTMalik.

Ahok dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ahok dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, Ahok hanya melanggar Pasal 156 KUHP sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti. Namun, Ahok sudah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!