Beberapa Fakta Mengejutkan Mengenai kasus E-KTP

Be Sociable, Share!

Pada kamis (9/3/2017) kemarin, persidangan kasus korupsi e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dari 8 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, terkuaklah beberapa fakta yang cukup mengejutkan mengenai kasus megakorupsi ini. Kedelapan saksi yang dihadirkan pada persidangan kemarin yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap, mantan Sekjen Mendagri Diah Anggraeni, dan beberapa pihak swasta yang terlibat proyek tersebut. Sayangnya, Agus Martowardojo tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut. Namun, ia telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang untuk pemberian kesaksian pada 30 Maret 2017 mendatang.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Tipikor menggelar sidang dakwaan terhadap Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri. Keduanya didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik.

Dari proyek senilai IDR 5.9 triliun itu, jaksa menyebutkan kerugian negara atas perbuatan Irman dan Sugiharto kurang lebih sebesar IDR 2.3 triliun. Dari dakwaan ini pula, muncul sejumlah elit politik yang diduga mendapat kucuran dana atau terlibat secara langsung atas proyek yang digagas mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin merupakan segelintir elit politik yang disebut sebut berperan aktif dalam kasus ini.

Berikutnya adalah fakta – fakta yang terungkap pada persidangan kasus megakorupsi e-KTP kemarin.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Berkelit Saat Dicecar Hakim Soal Awal Program e-KTP

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berkelit saat dicecar hakim soal awal program e-KTP. Di hadapan majelis hakim, Gamawan mengklaim program tersebut bukanlah gagasannya melainkan menteri dalam negeri sebelumnya, Mardiyanto. Menurutnya, 2 tahun sebelum ia menjabat sebagai Mendagri, program e-KTP telah digagaskan dan setelah menjabat, Komisi II DPR baru mengundangnya untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Gamawan menjelaskan bahwa program e-KTP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang nantinya akan dipergunakan dalam Pemilu 2014. Namun, saat Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar ingin mengkonfirmasi mengenai kehadiran Gamawan dalam RDP mengenai proyek e-KTP, Gamawan berkelit dengan mengatakan bahwa ia selalu menghadiri RDP namun tidak semua RDP yang dihadiri membahas tentang proyek e-KTP.

-Sebelumnya, pada sidang perdana kedua terdakwa kasus ini, Irman dan Sugiharto, nama Gamawan Fauzi muncul. Dalam dakwaan tersebut, Gamawan disebut menerima uang sejumlah USD 4.500.000 dan Rp 50 juta.-

Gamawan Fauzi Mengakui Telah Menerima Uang Sebesar Rp 50 juta

Dalam dakwaan sidang perdana kasus korupsi e-KTP, Gamawan Fauzi disebut telah menerima uang sejumlah USD 4,5 juta dan IDR 50 Juta. Gamawan mengakui telah menerima uang sebesar IDR 50 juta yang disebut dalam surat dakwaan tersebut. Namun menurutnya, uang tersebut bukan uang suap dari korupsi e-KTP, melainkan upah yang diperolehnya saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di beberapa provinsi sebagai Mendagri.

Setya Novanto memperingatkan para terdakwa kasus e-KTP agar mengaku tidak mengenalnya

Menurut pengakuan mantan Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggrayani di persidangan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memperingatkan lewat pesan kepada terdakwa kasus e-KTP apabila saat ditanya mengaku tidak mengenalnya. Diah diminta menyampaikan pesan ini kepada Irman saat ia bertemu dengan Setya Novanto. Namun menurut pengakuannya, ia tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pesan yang diberikan Setya Novanto.

Chairuman Harahap mengaku mengenal pengusaha Andi Narogong dari Setya Novanto

Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap mengaku mengenal pengusaha Andi Narogong setelah dikenalkan Setya Novanto. Menurut Chairuman, Andi Narogong memang sering bolak balik ke DPR. Andi dikatakan beberapa kali mengunjungi ruang kerja Chairuman untuk menawarkan sejumlah tawaran untuk keperluan kampanye. Namun Chairuman membantah tuduhan yang mengatakan bahwa Andi pernah datang ke ruangannya untuk membahas proyek e-KTP.

Diah Anggraeni Mengaku Menerima Hasil Uang Korupsi e-KTP Dari Irman

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni mengaku menerima hasil uang korupsi e-KTP dari Irman. Namun Diah tidak mengakuinya secara langsung dengan mengatakan bahwa ia baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi saat ada pemeriksaan di KPK. Diah mendapatkan jatah uang hasil korupsi proyek e-KTP sebesar USD 500.000 yang diberikan sekali oleh Irman sebesar USD 300.000 dan selanjutnya diberikan lagi oleh Andi Narogong sebesar USD 200.000.

Gamawan Fauzi dan Chairuman Harahap Saling Tuding Soal Pengubahan Skema Anggaran Untuk Proyek e-KTP

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saling tuding soal pengubahan skema anggaran untuk proyek e-KTP. Keduanya mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas perubahan teknis anggaran proyek ini.

Menurut Chairuman, permasalahan anggaran baik mekanisme atau jumlahnya, merupakan usulan dari pihak legislatif yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun Gamawan mengaku tidak mengetahui hal ini dengan alasan bahwa hal ini merupakan kewenangan DPR dan Kementerian Keuangan.

 

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!