Potensi Dampak Pemberlakuan Perppu Akses Informasi Keuangan

Be Sociable, Share!

Beberapa dampak berpotensi muncul akibat kebijakan yang memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Setelah aturan ini berjalan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menjelaskan, dampak pertama yang akan muncul adalah konsekuensi bagi persaingan bisnis perbankan. Dengan kondisi mudahnya akses informasi perbankan ke dunia internasional, maka situasi ini dapat digunakan untuk sistem kompetitif terbuka. Bagi perbankan yang santai – santai dan tidak memiliki save di pasar, tentunya akan memperbesar kemungkinannya untuk kalah bersaing.

Kedua, perppu Akses Informasi Keuangan tersebut berkaitan dengan manajemen perbankan secara Online. Karena itulah, hal ini harus dibekali dengan batasan yang kuat agar tidak berujung pada penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Tentunya pemberlakukan perppu ini juga diharapkan didukung aspek kemajuan teknologi informasi. Agar data perbankan yang transaparan dan terbuka sesuai ketentuan internasional ini tidak mudah disalahgunakan oleh para hacker.

Ketiga, prinsip manajemen terbuka tersebut membuat aktivitas perbankan terbuka dan transparan. Sehingga siapa pun tidak bisa menyembunyikan penggunaan maupun sumber dananya. Masyarakat tidak bisa lagi menghindari ketentuan – ketentuan terutama perbankan, yang ada di era transformasi kultural ini.

Taufik berharap kebijakan ini tidak membuat masyarakat menjadi malas untuk menyimpan uang di bank karena merasa kerahasiaannya keuangannya terancam. Ia juga berharap, agar pemerintah menjalankan tugasnya untuk memperkuat kebijakan ini dengan sebuah sistem yang mampu mencegah peretasan atau hacking serta menjamin agar hal penerapan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat luas.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (16/5/2017) malam, mengungkapkan bahwa sebenarnya sebelum perppu Akses Informasi Keuangan ini ada, Ditjen Pajak sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan para wajib pajak untuk kepentingan perpajakan. Hanya saja, untuk meminta informasi ini, Ditjen Pajak harus meminta izin kepada Bank Indonesia. Namun, proses untuk mendapatkan izin dari BI bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal inilah yang menjadi penyebab utama lamanya proses pemeriksaan pajak para wajib pajak yang nakal.

Namun setelah adanya perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Ditjen Pajak tidak perlu lagi susah payah. Ditjen Pajak bisa langsung meminta data kepada bank yang bersangkutan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan, Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sejak tanggal 8 Mei 2016.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!