Dewan Perwakilan Daerah Akan Bentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah

Be Sociable, Share!
Dewan Perwakilan Daerah Akan Bentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah

Dewan Perwakilan Daerah Akan Bentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah. DPD RI  akan membentuk Panitia Urusan Legislasi Atau Daerah PULD.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menjelaskan, Nantinya badan baru tersebut dibentuk khusus untuk menyoroti ribuan perda (peraturan daerah) maupun Rancangan peraturan daerah (raperda) yang begitu ruwet.

“Pekerjaannya terlalu besar maka harus ada departemen khusus yang menangani masalah itu di dalam DPD. Kalau tidak, nanti dia akan sulit menangani karena begitu ruwet dan besar jumlahnya,” ujar  Oesman Sapta Odang

Dirinya menyebut, Pembentukan tim khusus ini sebagai tindak lanjut, ditambahnya wewenang DPD setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR/DPR/DPD) hasil perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU No 2 Tahun 2018. Dijelaskan wewenang DPD ditambah yakni mengawasi dan mengevaluasi perda maupun raperda.

Dia pun menerangkan, Panitia Urusan Legislasi Daerah  akan memantau perda yang bertentangan dengan  tumpang tindih  peraturan di atasnya, baik itu undang-undang atau peraturan pusat.  Nantinya hasil evaluasi perda maupun raperda akan direkomendasikan oleh PULD dan di berukan kepada DPD.

“Akan direkomendasikan untuk dijadikan suatu keputusan, dan itu akan jadi keputusan DPD secara bulat, tidak perorangan,” jelasnya

OSO juga menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh DPD terkait mengenai perda juga harus dijalankan sebagaimana diatur dalam UU MD3 nantinya. Dirinya memastikan evaluasi Perda maupun Raperda dari DPD  tidak  untuk kepentingan segelintir  anggota DPD.

“Harus, kalau tidak ada sanksinya, namanya undang-undang itu mengikat, walaupun dalam penjabaran UU seperti tidak mengikat tapi kan nanti ada payung hukumnya ada PP (peraturan pelaksana). Sehingga itu ya kalau bilang ini nggak bisa itu nggak bisa,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Bangka Belitung Tellie Gozelie menyampaikan bahwa menurutnya saat ini ada sekitar tiga ribuan perda maupun raperda yang bertentangan dengan UU. Dikarenakan DPD mesti bertugas untuk turun ke daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan raperda tidak bertentangan dengan UU.

“Sekali lagi saya nggak anggap sebagai degradasi tugas seorang senator. Dikarenakan kami yang paling tahu persoalan-persoalan di daerah kami dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga diharapkan apa yang jadi aspirasi masyarakat bisa kita selaraskan dengan Perda tidak ditabrak dengan UU di atasnya,” ucapnya Telliea

w

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!