Dinilai Tak Berguna, Filipina Pertimbangkan Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional ICC

Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak menutup kemungkinan akan mengikuti langkah Rusia untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menurutnya tidak berguna. Duterte mengatakan bahwa lembaga peradilan internasional itu tidak lah kompeten dalam menangani kejahatan internasional. Menurutnya, ada perbedaan perlakuan hukum dari ICC antara menghadapi negara kecil dan negara Barat.

Filipina merupakan negara anggota ICC sejak meratifikasi Statuta Roma, dasar hukum ICC, pada Agustus 2011 lalu. Namun, Manila sudah lebih dulu menyatakan niatnya menjadi bagian dari Mahkamah Pidana Internasional ini sejak 2000 lalu dengan ikut menandatangani perjanjian Roma tersebut.

Keinginan Duterte untuk menarik Filipina dari pengadilan internasional itu didorong rasa jengkelnya menghadapi kritik internasional yang menghujani dirinya. Hal itu terjadi sejak ia menerapkan kebijakan perang “brutal” melawan kriminal narkoba. Kebijakan memberantas narkobanya ini telah menewaskan sekitar 3.000 warga Filipina. Adapun semua korban adalah terduga kriminal narkoba yang ditindak sepihak tanpa melalui proses hukum yang jelas.

Duterte menyatakan rasa frustasinya terkait tuduhan pembunuhan massal di luar hukum dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB kepada dirinya. Tak hanya menganggap Mahkamah Pidana Internasional ini tidak berguna, Duterte juga menyalahkan PBB karena telah gagal mencegah perang di seluruh dunia.

Beberapa waktu lalu, kepala jaksa ICC Fatou Bensouda sempat menyinggung dugaan pembunuhan massal di luar hukum yang terjadi di Filipina. Bensouda memperingatkan bahwa siapapun yang memicu aksi kekerasan massal dapat diseret ke pengadilan ICC.

ICC didirikan pada 2002 dengan tujuan menangani kasus kejahatan luar biasa seperti genocide, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Badan peradilan ini kerap dituduh bias terhadap Negara – Negara Afrika, namun menutup mata terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Negara – Negara Barat.

Beberapa negara menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja lembaga peradilan internasional ini. Rusia, di bawah arahan Presiden Vladimir Putin, menyatakan akan menarik dukungannya terhadap traktat Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Melalui keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (16/11), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa ICC telah gagal dalam mempertahankan kepercayaan negara anggotanya sebagai sebuah lembaga peradilan internasional yang tegas dan independen. Dalam pernyataan itu juga, Rusia menganggap ICC sebagai lembaga peradilan yang tidak efektif. Selama 14 tahun berjalan, ICC telah menghabiskan biaya operasional lebih dari satu miliar dolar. Namun hanya bisa memvonis empat kasus kejahatan.

Sebelum Rusia, Afrika Selatan, Burundi, dan Gambia juga menyatakan keluar dari keanggotaan ICC.  Diketahui, Gambia memutuskan keluar dari keanggotaan ICC setelah merasa kulit hitam didiskriminasi dalam proses hukum kejahatan perang.

Satu tanggapan untuk “Dinilai Tak Berguna, Filipina Pertimbangkan Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional ICC

Komentar ditutup.

error: Content is protected !!