Gerakan Papua Barat menuntut kemerdekaan , terhenti di PBB

Be Sociable, Share!

Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan sebuah petisi yang menuntut kemerdekaan yang ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa

Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan sebuah petisi yang menuntut kemerdekaan yang ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa. Namun, PBB menolak dengan alasan bahwa mereka tidak berwenang untuk mengurus kemerdekaan Papua Barat.

Petisi kemerdekaan segera diserahkan oleh pemimpin Organisasi Gerakan Papua Merdeka. Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB yang dijuluki ‘C24’, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangan bekas koloni menjadi kemerdekaan. Benny, yang telah tinggal di pengasingan di Inggris, mengatakan bahwa petisi tersebut ditandatangani oleh 70 persen orang Papua Barat. Dibawa diam-diam ke markas besar PBB di New York, AS.

Dikutip dari halaman The Guardian, Sabtu (30/9), dalam petisi  Gerakan Papua Merdeka. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta agar Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam diskusi komite dekolonisasi dan memastikan mereka dapat menentukan sendiri, dengan referendum yang diawasi oleh pemantau asing.

“Petisi ini dibuat atas sisa-sisa orang Papua Barat dan diserahkan ke PBB dan dunia, dan setelah beberapa dekade menderita, pembantaian dan perihal kependudukan, kami telah menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat, rakyat kita menginginkan kemerdekaan,” seperti dikutip oleh petisi tersebut.

Rafael Ramirez tidap dapat menerima petisi dari Gerakan Papua Barat Merdeka

Namun, pada hari Kamis, Ketua Komite C24 Rafael Ramirez mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima petisi dari Papua Barat. Pasalnya, tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dinilai belum memiliki pemerintahan yang berdaulat.

“Saya sebagai ketua C24 mengatakan bahwa masalah Papua Barat bukan urusan kita, kita hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum memiliki pemerintahan, dan daftar negara disahkan di majelis umum,” kata Ramirez.

Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah menjaga kedaulatan dan integritas teritorial anggotanya. “Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24,” lanjut Ramirez.

Ramirez yang merupakan Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan merasa bahwa agensinya dimanipulasi untuk kepentingan politik. Dia juga menyatakan bahwa Komite C24 tidak pernah menerima petisi tersebut. Ramirez juga mengaku belum pernah bertemu atau berbicara dengan Benny Wenda atau Organisasi Papua Merdeka.

“Tidak ada dokumen apapun,saya tidak dapat melakukan hal itu. Kami hanya menerima petisi yang dijadwalkan,” kata Ramirez.

Ramirez merasa wilayah Papua Barat Merdeka dimiliki oleh kekuatan Indonesia. Ia tidak bergerak karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

“Komite dekolonisasi khusus tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun mengenai situasi Papua Barat,” kata Ramirez.

Menanggapi permohonannya yang ditolak PBB tersebut. Benny mengatakan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah bermaksud memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menentukan takdir mereka sendiri.

“Petisi tersebut, yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat. Dikirim ke PBB untuk mengingatkan mereka tentang kegagalan untuk mengawasi keabsahan referendum pada tahun 1969. Dan tugas dekolonisasi mereka belum selesai,” kata Benny.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!