Google Indonesia Akhirnya Bersedia Bayar Pajak

Be Sociable, Share!

Dalam 5 tahun terakhir, ternyata Google Indonesia menolak untuk membayar pajak. Kasus ini berawal dari pengembalian Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Perusahaan Teknologi Informasi (IT) asing ini. Google Indonesia juga menolak penetapan status Badan Usaha Tetap (BUT) walaupun sebagai badan hukum telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 2011 lalu.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus Jakarta, Muhammad Haniv, mengatakan bahwa Google terindikasi melakukan tindak pidana atas pengembalian SPP dari Ditjen Pajak yang secara tidak langsung menolak untuk diperiksa. Hal ini menjadi bukti awal pemeriksaan (Buper) bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan investigasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengancam akan membawa kasus pajak Google ke pertemuan internasional. Jika diperlukan, Sri Mulyani akan dibentuk forum khusus untuk menyatukan persepsi mengenai pajak perusahaan Over The Top (OTT). Menurutnya, negara – negara lain juga mengalami kompleksitas dalam pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini. Ia juga mengatakan bahwa forum internasional ini juga dapat digunakan untuk menyamakan interpretasi atas hal ini.

Pemerintah melalui Kemenkeu akan menggunakan aturan hukum yang berlaku apabila Google tak kunjung bertindak kooperatif dalam masalah perpajakannya. Pada tahun 2015, nilai pasar iklan Indonesia mencapai 11 triliun rupiah. Menurut perkiraan, dana yang masuk ke perusahaan IT raksasa tersebut mencapai 5,5 triliun rupiah. Menggunakan data ini sebagai dasar, Google diperkirakan telah menunggak pajak sebesar 412,5 miliar rupiah per tahunnya. Menurut perkiraan tersebut, total tunggakan pajak Google Indonesia selama 5 tahun terakhir ini diperkirakan sebesar 2,06 triliun rupiah. Apabila dikenakan denda, maka total pajak yang harus dibayarkan oleh Google sebesar  10,3 triliun rupiah.

Pemerintah Indonesia telah berusaha merayu Google agar bersedia membayar pajak. Melalui Ditjen Pajak, Pemerintah menawarkan kebijakan Tax Settlement, dimana Google hanya perlu membayar nilai pajak yang tertunggak tanda denda dari penunggakan pajak. Namun apabila Google masih enggan untuk membayar pajaknya ke pemerintah, maka Ditjen Pajak akan melakukan Full Investigation, dimana pemerintah akan melakukan pemeriksaan penuh terhadap perusahaan IT raksasa asal Amerika Serikat itu dengan resiko harus membayar pajak beserta dendanya secara penuh.

Awalnya, Google Indonesia belum memberikan respon yang baik dari langkah – langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah ini pun terus berlanjut karena Google mengajukan nilai Tax Settlement yang terlalu kecil. Namun, pada Januari 2017 lalu, Google akhirnya bersedia untuk memenuhi panggilan pemerintah untuk menyesuaikan data perhitungan pajak dari kedua belah pihak.

Pada 3 Maret 2017 lalu, Haniv mengatakan bahwa Google telah bersedia membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak oleh Google Indonesia akan dilakukan dalam sebulan kedepan. Google telah menyetujui jumlah pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun baik dari Google maupun Ditjen Pajak enggan untuk memberitahukan nilai yang akan dibayarkan oleh Google Indonesia.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!