Hakim Kasus Ahok Harus Objektif Sekalipun Langit Runtuh

Be Sociable, Share!

Hakim Kasus Ahok Harus Objektif Sekalipun Langit Runtuh

Ahok dijerat pasal 156 dan 156 bagian A KUHP (KUHP) tentang penghujatan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara.

Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama Basuki T Purnama ( Ahok) lengkap alias P21. Jaksa pun segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk disidangkan.

Kasus penistaan agama yang melilit Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Desember 2016. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada mulai pukul 09.00 WIB.

“Kami sudah tunjuk lima hakim,” kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelima hakim itu adalah:

1. Dwiarso Budi Santiarto, ketua
2. Jupriyadi, anggota.
3. Abdul Rozak, anggota.
4. Joseph V Rahantoknam, anggota.
5. I Wayan Wirjan, anggota

Menanggapi hal itu, Ahli Pidana Unsoed Prof Hibnu Nugroho mengatakan, posisi hakim yang mengadili perkara Ahok amat dilematis. Menurut dia, apapun yang diputuskan oleh hakim pasti menuai polemik.

“Ini dilematis, mesti, pasti geger, lolos geger, apalagi enggak lolos,” kata Prof saat berbincang dengan wartawan, Selasa (6/12/2016).

Menurut dia, apapun yang diputuskan hakim pasti menuai polemik.

“Kalau lolos mesti ramai, kalau enggak lolos jadi perdebatan hukum,” katanya.

Hibnu pun mengingatkan, agar hakim berpijak pada UU saja. Tidak melihat apa yang terjadi jika diputus bersalah atau Ahok dinyatakan bebas nantinya. Sebab, kata dia, sebagai wakil Tuhan, hakim harus bersikap berdasarkan hukum dan keyakinan.

Bahkan dia menerangkan, sekalipun langit runtuh, hakim harusnya tak pedulikan itu dalam mengambil keputusan yang adil. Mengenai kasus Ahok ini, Hibnu sendiri tak berani memprediksi apakah Ahok bersalah atau tidak.

“Ini tafsir ya, masalah tafsir, ada tafsir bahasa, tafsir Al-Quran, kalau kita lihat tafsir mana, menafsirkan bahasa ada yang katakan tidak (menistakan agama), agama konon itu belum masuk juga, ada yang masuk, jadi tergantung subyektivitas,” kata dia.

Dalam pandangan hukum, menurutnya hukum untuk menilai bukti tidak berdiri sendiri. Suatu bukti pernyataan tidak sejauh mana pernyataan itu mempunyai nilai bukti yang terkait di dalamnya.

“Mungkin niatnya, bahasa tubuhnya, kerangka bahasanya kan gitu, ini yang harus dinilai, bukti penilaian komprehensif bukti terkait dengan bukti yang lain di sini harus dinilai masing-masing,” katanya.

Berita terkini lainnya di Detiktribun

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!