Hakim Kena OTT, MA harus bersihkan Praktek kotor ini

Ketua Hakim Kena OTT KPK, Yaitu Sudiwardono, MA harus segera membersihkan Prakek Kotor ini

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono ditangkap oleh KPK. Karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha. Kasus praktik korupsi di peradilan negara, memberi sinyal kepada Mahkamah Agung (MA) untuk segera membersihkan pengadilan dari praktek kotor. Karena Semakin banyaknya Hakim kena OTT KPK.

“Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik penyuapan.”  Kata Ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan  Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno, dalam siaran persnya Selasa (10/10 / 2017).

Sutrisno mengatakan, penangkapan Ketua PT Manado itu bukan yang pertama kalinya. Jauh sebelum ini, banyak hakim kena OTT oleh KPK karena terlibat dalam praktek korupsi.

“Tapi jika terjadi berulang kali penangkapan hakim dan panitera namun tidak ada perubahan apapun suap semakin merajalela. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa peradilan ditinggalkan untuk selama-lamanya dan pertumbuhan praktik mafia peradilan ditingkatkan.”  jelasnya.

Dia mengatakan hari ini bahwa negara membutuhkan badan peradilan yudisial yang bersih di semua tingkatan. Sehingga orang bisa merasakan keadilan. Bukan karena kebutuhan material untuk menerima sogokan maka nilai keadilan harus dikorbankan.

“Ikadin sebagai organisasi advokat profesional memiliki ketertarikan pada lembaga peradilan yang bersih. Jadi setiap advokat saat melaksanakan tugas profesionalnya dalam proses pengadilan tidak lagi dibayangi oleh praktik penyuapan. Yang melibatkan panitera dan hakim di semua tingkat keadilan,” katanya.

Sebelum Ketua PT Manado, KPK menangkap hakim Tipikor Bengkulu. Dewi Suryana atas dugaan penyuapan tersebut. Selain itu, pada tahun 2016 silam, Hakim Pengadilan Tata Usaha Bapiman Janner Purba dan Toton juga ditangkap oleh KPK karena menerima sogokan. Mereka ditangkap karena penyalahgunaan papan konsultansi dewan penerima tamu RSUD M Yunus di Bengkulu.

Selain hakim, KPK juga menangkap banyak panitera, yang terakhir adalah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Tarmizi. Dalam catatan KY, tahun 2016 saja ada 28 oknum yang terkena KPK. Mereka terdiri dari hakim, panitera dan pegawai lainnya.

error: Content is protected !!