Dituding Bersalah, Honda dan Yamaha Didenda Puluhan Miliar

Be Sociable, Share!

Dituding Bersalah, Honda dan Yamaha Didenda Puluhan Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU 5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri skuter matik 110 dan 125 CC di Indonesia.

Ketua Majelis Komisi, Tresna Priyana Soemardi mengatakan, putusan yang dijatuhkan kepada terlapor 1 yaitu Yahama dan terlapor 2 yaitu Honda telah berdasarkan fakta, penilaian, dan analisis yang dilakukan investigator. Untuk itu KPPU menyatakan jika keduanya telah terbukti melakukan tindakan kartel.

“Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999,” kata dia di Gedung KPPU, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Senin 20 Februari 2017.

Tresna mengatakan kedua pabrikan tersebut terbukti melakukan perjanjian soal besaran harga produk skuter matik produksinya di pasaran sehingga konsumen tak mendapatkan harga yang kompetitif.

Selanjutnya KPPU memberikan sanksi administratif berupa denda. Kepada Yamaha KPPU menetetapkan denda sebesar Rp 25 miliar, sedangkan kepada Honda KPPU membebankan denda yang harus dibayarkan sebesar Rp 22,5 miliar.

“Denda disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah,” jelas dia.

Adapun secara rinci denda yang dijatuhkan pada Yamaha sebesar Rp 17,5 miliar, ditambah denda tambahan sebesar 10 persen. a4jsuryani. Sehingga total denda yang dikenakan pada Yamaha menjadi Rp 25 miliar. Sedangkan Honda hanya dikenakan sesuai besaran pokok denda sebesar Rp 22,5 miliar.

Sementara bagi Honda, KPPU memberikan keringanan 10 persen dari proporsi denda yang ditetapkan. Majelis Komisi menanggap pihak Honda dalam persidangan selama ini telah kooperatif dan memberikan data benar. Keputusan ini diambil melalui musyawarah Majelis Komisi yang diketuai oleh Tresna Priyana Soemardi bersama dua anggota Majelis Komisi yaitu R Kurnia Syaranie dan Munrokhim Misanam.

Baik Yamaha maupun Honda memiliki hak menyampaikan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, paling lambat 14 hari sejak menerima kutipan dan salinan putusan Majelis KPPU.

Sidang dengan terlapor Yamaha dan Honda itu pertama kali digelar KPPU pada Juli 2016. Dua perusahaan itu diduga berusaha menguasai pasar motor jenis skuter matik di Indonesia dan menutup kemungkinan munculkan pemain baru di pasar tersebut.

Penyelidikan terhadap dugaan kartel ini dilakukan KPPU sejak 2014 lalu. Investigator KPPU menemukan adanya pergerakan harga motor skuter matik Yamaha dan Honda yang saling beriringan. Mereka menganggap adanya perjanjian tak tertulis di antara pimpinan kedua pabrikan itu untuk mengatur harga jual skuter matik.

Data KPPU menunjukkan pasar penjualan Honda pada 2014 yang mencapai 72,88 persen, sedangkan Yamaha 25,60 persen. Apabila digabungkan, penjualan keduanya akan mencapai sekitar 98 persen.

Kandungan dalam negeri jenis sepeda motor ini mencapai 85 persen. Dengan, Kontribusi terhadap GDP sebesar 29 persen, kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 7 miliar dengan nilai investasi sebesar Rp 7 triliun. Industri sepeda motor mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.

Baca juga berita terkini lainnya di Detiktribun

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!