Izin Lingkungan Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang Dicabut

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pabrik yang sedang dibangun tersebut tidak boleh beraktivitas selama belum mendapatkan izin lingkungan yang baru. Pembangunan telah dihentikan sampai persyaratan tersebut dilengkapi.

Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo dalam konferensi pers di gedung Wisma Perdamaian, Senin (16/1/2017) malam. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pada konferensi pers itu, Gubernur juga memerintahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal (Analisa Dampak Lingkingan) dan Revisi Rencana pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Hal ini didasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Selain itu Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Menurut penjelasan Ganjar Pranowo, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK), dokumen Amdal sebagai salah satu persyaratan penerbitan Keputusan Gubernur tersebut cacat prosedur. Sebabnya masih terdapat beberapa hal yang tidak diakomodir dalam dokumen tersebut khususnya terkait dengan pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan cekungan air tanah serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga.

Anggota Komisi Penilai Amdal Dwi Sasongko menambahkan, ada 4 hal yang dijadikan pertimbangan majelis hakim PK yaitu memperbaiki tata cara pertambangan, menjaga keberlangsungan sistem akuiver, memberikan solusi konkret untuk kebutuhan air bersih warga, dan terakhir solusi konkret kebutuhan air pertanian. Bila sudah terpenuhi, maka PT. Semen Indonesia dapat mengajukan untuk pengkajian ulang dokumen amdal yang sudah direvisi tersebut.

Dwi Sasongko mencoba menjelaskan pernyataan Gubenur Jawa Tengah terkait penundaan beroperasinya pabrik semen di Rembang. Dwi menjelaskan ketika Gubernur sudah mencabut izin lingkungan tersebut maka pabrik semen yang sudah dibangun di Rembang itu tidak bisa melakukan kegiatan. PT. Semen Indonesia diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan agar Gubernur dapat mengeluarkan kembali Surat Keputusan Gubernur untuk melanjutkan pembangunan dan aktivitas pabrik tersebut.

error: Content is protected !!