Kasus Kartel Yamaha Dan Honda Masih Berlanjut

Be Sociable, Share!

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melakukan persekongkolan atau kartel terhadap penetapan harga jual skuter matik 110 – 125 cc di Indonesia. Atas putusan tersebut, pada selasa (31/10/17) kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menggelar sidang pertama terkait kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda di Indonesia.

Pada persidangan tersebut, Kuasa Hukum dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Asep Ridwan, telah menyampaikan pokok – pokok keberatan atas putusan KPPU terkait tudahan melakukan kartel skutik 110 – 125 cc di Indonesia. Menurutnya, putusan yang dikeluarkan KPPU seharusnya dibatalkan, karena tidak sesuai dengan asas – asas ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa pasal pelanggaran yang digunakan berdasarkan asumi, bukan fakta – fakta yang ada. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menurut Asep, putusan KPPU tersebut cacat hukum. KPPU menjadikan berbagai asumsi sebagai dasar dari apa yang disebut perjanjian persekongkolan antara Yamaha dan Honda. Saksi KPPU juga tidak dihadirkan selama proses persidangan berlangsung. Asep juga mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah dan tidak disampaikan dalam persidangan, tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum.

Berdasarkan hal ini, Asep meminta kepada hakim untuk menguji kembali putusan KPPU dengan menghadirkan ahli – ahli pada bidang terkait. Itu untuk menguji adanya indikasi harga paralel atau price parallelism, yang sering dianggap sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama secara kolusif untuk menentukan harga. Asep juga mengatakan bahwa price parallelism juga tidak harus dikarenakan ada kartel. Sebab dalam kata persaingan sempurna, ada harga yang relatif tidak sama dikarenakan adanya harga yang bersaing. Sehingga, apabila menjadikan harga saja sebagai bukti, tuduhan kartel yang diputuskan KPPU perlu diuji kembali.

Menanggapi kasus ini, kuasa Hukum dari PT Astra Honda Motor, Deny Sidharta, enggan mengomentari perkara kartel yang menurut KPPU telah dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Ia dan klientnya akan menunggu hasil sidang berikutnya sebelum memberikan komentarnya terkait kasus kartel yang dituduhkan oleh KPPU.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!