Kemenkominfo Belum Maksimal Dalam Melindungi Netizen

Be Sociable, Share!

Aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam melakukan pemblokiran konten dianggap tebang pilih. Tidak heran jika Kemenkominfo dianggap belum maksimal dalam melindungi netizen agar tidak terpapar dari konten yang melanggar norma di masyarakat secara umum.

Pekan lalu, terkuak kasus penangkapan lima pria tengah pesta seks di kawasan Puncak, Bogor. Menurut pengakuan mereka, pertemuan direncanakan melalui aplikasi Blued. Terkait penindakan aplikasi berbau gay tersebut, Kemenkominfo menegaskan konten negatif yang berkaitan dengan LGBT sudah ditapis sejak 2016.

Dari keterangan tertulis Kemenkominfo pada Rabu, 17 Januari 2018, Kominfo mengatakan, pada 28 September 2016 terdapat tiga DNS dari tiga aplikasi LGBT yang telah diblokir. Kemudian pada 12 Oktober 2017, lima DNS dari aplikasi Blued juga telah diblokir.

Pada 15 Januari 2018, Kemenkominfo menyatakan telah melakukan beberapa tindakan, yaitu, mengirimkan permintaan kepada Google untuk menghentikan 75 aplikasi berbau LGBT dari Google Play Store, memblokir 15 DNS dari 15 aplikasi LGBT yang ada di Google Play Store, dan meminta Facebook untuk memblokir satu Grup Facebook LGBT yang meresahkan masyarakat.

Walaupun Kemenkominfo mengatakan bahwa mereka memiliki mesin seharga 200 miliar rupiah yang dibekali dengan segala macam kecanggihan, namun masih ada beberapa cara yang umum digunakan dan tetap dapat mengakali konten yang sudah diblokir. Hal ini disampaikan oleh Founder IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin.

Hal lain yang disorot oleh Doni adalah masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas iklan digital dari Blued yang memanfaatkan platform seperti Facebook atau Twitter. Facebook diketahui masih menampilkan iklan Blued. Seharusnya Kemenkominfo sudah berkoordinasi dengan Facebook terkait konten yang melanggar norma ini.

Terakhir, yang juga menjadi sorotan adalah cara dari Kemenkominfo untuk mengumumkan pemblokiran. Saat mereka melakukan pemblokiran terhadap konten radikal, mereka menyebutkan detail – detailnya seperti pada kasus Telegram. Namun, saat mereka mengumumkan pemblokiran terkait kasus aplikasi LGBT, banyak hal yang disamarkan. Padahal aparat penegak hukum telah menyebutkan nama aplikasinya secara terang – terangan. Menurut Doni, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi perlakukan dalam pemblokiran konten.

Dalam suasana formal maupun informal, Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan perwakilan penyelenggara platform media sosial seperti Facebook, Line, Telegram, Twitter, BigoLive, LiveMe, Metube, BBM, dan Google dalam mencegah persebaran serta perkembangan konten negatif. Pihak Kementerian juga mengingatkan agar penyelenggara konten global dan nasional juga aktif dalam menjamin ketersediaan konten positif dan menekan jumlah konten negatif.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!