Komnas HAM Tengah Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga mantan Presiden. Beberapa kasus yang diterima laporannya oleh Komnas HAM menyangkut kasus pidana Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Munarman, hingga dugaan penyadapan terhadap Ketua MUI Ma’ruf Amin dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencananya, Komnas HAM akan meminta klarifikasi dan keterangan dari beberapa instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Selain itu, Komnas HAM juga akan meminta pandangan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, serta Ketua DPR-RI dan Ketua MPR-RI. Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas, berharap agar keterangan, klarifikasi, dan pandangan – pandangan dari pihak – pihak tersebut dapat menjadi sebuah rumusan rekomendasi yang akurat dan objektif guna memastikan tetap dijunjung tingginya hukum dan HAM di Indonesia.

Dugaan pelanggaran HAM yang telah dilaporkan ke Komnas HAM antara lain,

  1. Kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis – ulama pimpinan GNPF-MUI antara lain Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, dan Munarman karena melakukan unjuk rasa pada 4 Oktober 2016 dan 2 Desember 2016.
  2. Penangkapan dan penahanan terhadap M Khaththath yang dituduh melakukan makar saat akan melakukan aksi unjuk rasa pada 31 Maret 2017.
  3. Penangkapan Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Eko, Adityawarman, Firza Huzein, dan Jamran dengan tuduhan makar pada malam hari saat ingin mengikuti aksi 2 Desember 2016. .
  4. Penggeledahan kantor pengurus GNPF-MUI dan pemblokiran rekening umat yang menyumbang untuk pelaksanaan aksi 2 Desember 2016.
  5. Teror terhadap Rizieq Shihab dengan pembakaran dan peledakan satu mobil berisi beberapa jerigen dan dua mobil lain berisi jerigen yang belum sempat meledak saat Rizieq mengisi ceramah Isra Miraj di Cawang pada tanggal 15 April 2017, serta penembakan rumah Rizieq pada Maret 2017.
  6. Dugaan penghinaan terhadap Makruf Amin saat persidangan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, serta penyadapan terhadap percakapan telefon mantan Presiden SBY dengan Makruf Amin.

Hafidz mengatakan bahwa, keenam laporan tersebut telah diadukan oleh sejumlah pihak dan akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Hafidz menuturkan akan menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Sejauh ini, perkembangan penanganan yang telah dilakukan antara lain meminta keterangan dari pihak diduga korban dalam tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar. Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari pihak diduga korban tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari beberapa ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara, serta tokoh Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia.

error: Content is protected !!