KPK Tetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sebagai Tersangka Suap

KPK Tetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sebagai Tersangka Suap

KPK Tetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sebagai Tersangka Suap.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Sulawesi Utara Sudiwardono sebagai tersangka dalam pemberian suap. KPK pun jua menetapkan anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha (AAM) sebagai tersangka.

Diketahui keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan Oleh Pihak KPK. terkait banding kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa. Bolaang Mongondow dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan.

“Hasil gelar perkara disimpulkan ada korupsi berupa penerimaan hadiah oleh hakim ketua PT Sulawesi Utara. Oleh karena itu KPK meningkatkan kasus ke penyidikan serta menetapkan dua orang tersangka berinisial AAM yang merupakan anggota DPR Komisi 11. Dengan dugaan sebagai pemberi kepada SDW, dan SDW pun sebagai penerima dana tersebut,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Dalam kasus ini pihak penyidik KPK telah mengamankan lima orang. Duanya sudah di jelaskan dan tiga orang lagi adalah berinisial Y yang merupakan istri dari SDW, YM meruipakan ajudan AAM dan M nerupakan sopir

“5 orang diamankan, AAM komisi 11 DPR RI, SDW ketua PT Sulawesi Utara, Y istri SDW, YM ajudan AAM, dan M sopir,” kata Laode.

Laode menuturkan, Operasi Tangkap Tangan ini adalah hasil dari kerja sama antara KPK dan Mahkamah Agung . OTT tersebut terkait kasus hukum banding kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa,Bolaang Mongondow,

Sudiwardono dakwa dengan Pasal 12 huruf c atau a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor diubah 20 Tahun 2001. KPK pun menjerat Aditya Anugrah Moha sebagai pihak yang diduga pemberi. Dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 20 Tahun 2001.

Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto juga menyebutkan bahwa. Pihaknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakakan terhadap hakim nakal. Dalam kasus banding korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Sunarto pun memuji kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan cepat langsung melakukan tindakan kepada hakim nakal.

detiktribun

error: Content is protected !!