Kronologi Terungkapnya Kasus Penyimpangan Pengadaan Helikopter AW 101

Kasus dugaan penyimpangan pengadaan Agusta Westland 101 (AW 101) telah berhasil diungkap setelah Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) menyelesaikan penyelidikannya. Dari Hasil penyelidikan POM TNI, penyidik menetapkan 3 tersangka dari unsur militer dalam kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 220 miliyar rupiah tersebut.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan investigasi POM TNI dimulai sejak Presiden Joko Widodo meminta penjelasan kepada Panglima TNI terkait dengan pengadaan helikopter untuk TNI AU pada tahun 2016. Saat itu, Gatot dipanggil oleh Presiden dan diminta menjelaskan mengapa pembelian Helikopter AW 101 ini masih dijalankan.

Gatot menjelaskan, pada rapat terbatas yang berlangsung pada 3 Desember 2015, Presiden Jokowi menyampaikan kepadanya mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan meminta agar pembelian helikopter AW 101 ditunda. Namun, pada 29 Juli 2016, kontrak pengadaan antara TNI Mabes AU dan PT Diratama Jaya Mandiri tetap ditandatangani. Panglima TNI kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara pada 14 September 2016. Surat ini berisi tentang instruksi untuk membatalan pembelian helikopter AW 101 tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Gatot sempat ditanya mengenai nilai kerugiaan negara akibat pengadaan helikopter tersebut. Saat itu, Gatot memberikan perkiraan kerugian negara sebesar 110 miliyar rupiah. Namun, menurut perkiraan Presiden Jokowi saat itu, kerugian negara akibat pembelian helikopter AW 101 lebih dari 200 miliyar. Setelah itu, Presiden Jokowi memerintahkan Panglima Gatot untuk menyelidiki hingga tuntas kasus tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, Gatot membentuk tim investigasi dengan mengeluarkan Surat perintah Panglima TNI pada 29 Desember 2016. Menurut Gatot, penyelidikan ini dimulai dari investigasi yang dilakukan oleh KSAU (Kepala Staf TNI Angkatan Udara). Hasil investigasi KSAU kemudian dikirimkan pada 24 Februari 2017. Penyelidikan ini kemudian dilanjutkan oleh POM TNI.

Berdasarkan hasil penyelidikan bersama antara POM TNI, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik POM TNI menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka tersebut yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas, serta Pelda S, yang diduga menyalurkan dana – dana terkait dengan pengadaan kepada pihak – pihak tertentu.

 

error: Content is protected !!