Maklumat Bersama Larang Mobilisasi Massa ke TPS Saat Pilkada

Be Sociable, Share!

Menjelang pemungutan suara pilkada putaran ke-2 pada 19 April 2017, Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengeluarkan sebuah maklumat bersama untuk mengamankan proses pemungutan suara nantinya. Maklumat ini menegaskan kembali larangan untuk memobilisasi massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat proses pemungutan suara sedang berlangsung.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan, telah membenarkan bahwa maklumat ini telah disetujui bersama oleh pihak KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, dan Polda Metro Jaya. Maklumat bersama dengan nomor MAK/01/IV/2017 (Polda Metro Jaya), 345/KPU-Prov-010/IV/2017 (KPU DKI Jakarta), dan 405/KJK/HM.00.00/IV/2017 (Bawaslu DKI Jakarta) telah ditandatangani pada hari ini (17/04/2017), oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti.

Hal ini diharapkan menjadi perhatian baik bagi warga Jakarta maupun warga luar Jakarta. Pasalnya, maklumat ini dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan pasca-tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Berikut ini petikan maklumat bersama tentang larangan melaksanakan mobilisasi yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikis pada tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tanggal 19 April 2017 nanti.

Bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan pasca tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, maka disampaikan MAKLUMAT kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologisnya, sedangkan sudah ada pemyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.

2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!