Pesan Guru Besar Antropologi Mengenai Sidang Ahok

Pesan Guru Besar Antropologi Hukum FHUI untuk Hakim Sidang Ahok

Pengaruh tekanan masyarakat terhadap penegak hukum sangat terasa sejak pelaporan kasus Ahok dilakukan di Bareskrim Polri. Tekanan ini dikhawatirkan berlanjut sampai pengadilan.

“Memang lebih aman sidang ahok dipindahkan ke tempat lain. Secara keamanan terjaga dan independen hakim terjaga. Jangan sampai hakim dikejar massa begitu juga terdakwa,” lanjut Hendardi.

Pemindahan lokasi sidang ahok juga bukan hal baru di kehidupan hukum di Indonesia. Dengan berbagai alasan, terutama keamanan sidang sebuah kasus bisa saja dipindahkan. Hal itu pernah terjadi termasuk sidang kasus Abu Bakar Baasyir.

Guru Besar Antropologi dan Sosiologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Iriantoikut mengomentari sidang ahok dengan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia menghimbau agar hakim sidang ahok yang akan menyidangkan perkara Ahok nantinya, ia mengharapkan, tidak hanya melihat hukum sebagai teks semata.

Sulis kemudian melanjutkan, bahwa hakim juga harus memperhitungkan filosofi, antropologi, dan sosiologi dalam perkara Gubernur nonaktif Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Dia menerangkan, secara filosofis tentu hukum kembali ke konstitusi. Tapi dilihat dari sisi antropologi dan sosiologi, kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari penuntutan penistaan agama saja. Tapi apa rentetan peristiwa yang menyebabkan kasus Ahok itu muncul.

“Tidak hanya kasus di Pulau Seribu saja. Apa yang terjadi sebelumnya sampai akhirnya muncul kasus itu. Kiprah dia sebagai gubernur, bupati, dan anggota DPR dalam memberantas kasus korupsi itu juga harus dilihat. Perhitungan semacam itu harus dilakukan oleh para penegak hukum,” kata Sulis dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Desember 2016.

Ahok dijerat dengan 2 pasal yakni Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Pasal 156 berbunyi, Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sedangkan, Pasal 156a disebutkan, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baca juga berita terkini lainnya di Detiktribun

error: Content is protected !!