Menteri ESDM Menawarkan 3 Solusi Untuk PTFI

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc. , Richard C. Adkerson menyatakan bahwa pihaknya secara resmi menolak keputusan pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Ignasius Jonan, yang ingin mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan PT Freeport Indonesia.

Richard juga menambahkan, hukum di Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang dapat diterima secara internasional, bahwa suatu kontrak merupakan undang – undang bagi pihak – pihak yang bersangkutan dan kontrak yang sudah disetujui bersama tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian.

Richard menjelaskan bahwa Freeport – McMoran Inc. dengan itikad baik berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah KK menjadi IUPK bila Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menandatangani perjanjian investasi yang telah disepakati bersama yang memberikan Freeport hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya sesuai dengan surat jaminan dari pemerintah kepada PTFI yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2015 lalu oleh Sudirman Said yang menjabat sebagai Menteri ESDM saat itu.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan, menawarkan tiga pilihan pada PT Freeport Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Pilihannya mulai dari perundingan bilateral hingga menempuh jalur arbitrase internasional.

Dijelaskan oleh Menteri Jonan, pilihan pertama ialah melakukan perundingan bersama PT Freeport Indonesia terkait perubahan izin Kontrak Kerja (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga menemukan titik temu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KK 1991. Pilihan kedua ialah PT Freeport Indonesia menerima segala persyaratan agar bisa segera melakukan ekspor mineral. Menurut Pasal 170 UU Minerba, semua perjanjian KK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian lima tahun sejak UU diberlakukan. Hingga saat ini, PTFI telah membangun smelter untuk melakukan pengolahan namun belum untuk pemurnian yang dimana tenggat waktu untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk PTFI adalah hingga tahun 2014. Karena hal ini, Kementerian ESDM meminta PTFI untuk mengubah KK menjadi IUPK sesuai dengan pasal 102 dan 103 sehingga dapat melakukan ekspor dan mendapatkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan fasilitas pemurniannya. Pilihan ketiga ialah mempersilakan PT Freeport Indonesia untuk menggugat ke arbitrase internasional untuk menyelesaikan masalah ini.

error: Content is protected !!