Menteri Susi Marah Saat Kapal Sitaan Dilelang Kejari Batam

Menteri Susi Marah Saat Kapal Sitaan Dilelang Kejari Batam

Menteri Susi Marah Saat Kapal Sitaan Dilelang Kejari Batam. kementeri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat kecewa dengan keputusan Kejaksaaan Negeri Batam yang melelang tiga unit kapal pencuri ikan asal Vietnam yang di sita.

Akibat tanggapan dari kementerian Menteri Kelautan dan Perikana. Jasa Agung akhirnya menunda pelelangan 3 buah kapal sitaan tersebut, Diperkirakan harga satu kapal di lelang dengan Rp 186 juta.

“Di Batam, kapal Vietnam dilelang harganya Rp 186 juta. Denda pun cuma Rp 500 juta, ya marah saya,” Ucap Susi Pudjiastuti

Dirinya juga memaklumi bawah kasus pencurian ikan sudah menjadi hak pengadilan untuk memutuskan. Termasuk dalam penenggelaman kapal pencuri ikan. Namun Keputusan melelang kapal pencuri ikan dengan harga murah sangatlah tidak mencederai upaya untuk memerangi Ilegal fishing di Indonesia yang sudah masuk dalam UUD

Susi pun meminta kepada pihak DPR dana seluruh dari masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kekayaan laut Indonesia dan menjaga kedaulatan laut.

Susi juga menjelaskan bawah jika dilihat dari hasil uang sitaan yang di tangkap akibat Ilegal Fishing tidak seberap. Dbanding hasilnya yang akan di dapat oleh nelayan Indonesia. Dengan stok ikan naik dan nilainya hasil jual nya pun naik.

Diketahiui neraca perdangan Indonesia dari perikanan adalah nomer satu di ASEAN dengan penghasilan jual dan beli.

Menteri Susi Pudjiastuti meminta kepada para aparat penegak hukum sampai sekelas Jenderal dan Menteri. Untuk tidak memaksa supaya kapal kapal Asing beroperasi di laut indonesia dan menangkap ikan di laut Indonesia.

Pernyataan tersbut di sampaikan Susi sebagai komitmen untuk memberantas praktik peraktik Ilegal Fish yang merugikan Indonesia

Dirinya pun tidak menampik adanya oknum dilingkungan Kementeriannya saat awal mula menjalankan kebijakan melawan Ilegal Fishing. Diketahui Oknum oknuk tersebut melakukan dengan meloloskan perizinan kapal kapal dari negara asing untuk beroperasi di Indonesia.

“Ada juga informasi dari pihak bawahan ada yang anggota DPR memaksa untuk menerbitkan izin supaya cepat beroperasi. Sehingga mengganggu apropriate due diligence” ucap susi

Susi Meminta supaya cara cara tersebut tikda perlu ada lagi dan untuk perbaikan sistem bisa membuat mereka tidak berani lagi untuk memaksa.

dewadominoqq

error: Content is protected !!