Nazaruddin Diusulkan Untuk Pembebasan Bersyarat

Be Sociable, Share!

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung mengusulkan nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, untuk mendapat pembebasan bersyarat. Diketahui, Nazar adalah terpidana 13 tahun penjara atas dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko, hal ini masih berupa usulan saja. Pembebasan bersyarat ini diusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Hingga saat ini, usulan tersebut masih dalam pembahasan.

Nazar divonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Pertama, pada 20 April 2012, mantan anggota DPR tersebut divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nazar terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah yang diserahkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury.

Selain itu, Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring dalam memenangkan lelang proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Atas hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah menjadi 7 tahun penjara dan 300 juta rupiah.

Saat menjalani masa hukuman ini, Nazar kembali divonis pada 15 Juni 2016 atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 1 tahun kurungan penjara. Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 Ayat (1) huruf k tertulis,’Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang – kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan’. Syarat-syarat pemberian pembebasam bersyarat secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Menurut penjelasan dari Dedi, Nazar diusulkan untuk mendapat pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Nazar yang juga berstatus sebagai justice collaborator juga telah membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Selain itu, Nazar juga telah melewati dua pertiga dari total masa hukumannya. Selama menjalani masa hukuman sejak tahun 2013 hingga 2017, Nazar telah mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman sebanyak 28 bulan.

Apabila usulan pembebasan bersyarat ini disetujui, Nazar tidak akan langsung menghirup udara segar. Nazar diharuskan menjalani masa asimilasi atau proses pembauran narapidana dengan kehidupan masyarakat terlebih dahulu. Berdasar perhitungan, Nazaruddin baru akan bebas pada 2020 apabila pembebasan bersyarat ini disetujui.

Saat ditanya mengenai pengajuan pembebasan bersyarat Nazaruddin ini, Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum mengetahuinya. Ia menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat maupun asimilasi terhadap Nazaruddin merupakan kewenangan lapas karena statusnya saat ini merupakan seorang narapidana di lapas Sukamiskin.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!