Pansus Angket KPK Telah Merumuskan 4 Tema Besar Terkait Proses dan Urutan Investigasi Terhadap KPK

Pansus Angket KPK Telah Merumuskan 4 Tema Besar Terkait Proses dan Urutan Investigasi Terhadap KPK

Pansus angket KPK telah merumuskan 4 tema besar terkait proses dan urutan investigasi terhadap KPK. 4 Tema besar itu di antaranya kelembagaan KPK, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum.

Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi PPP Arsul Sani. Mengatakan pihaknya telah menyepakati agenda rapat akan dimulai dari tata kelola anggaran di KPK. Termasuk, pendalaman soal laporan temuan BPK terkait 7 pelanggaran pengelolaan anggaran pada tahun 2015.

“Apa-apa saja itulah yang tadi coba diidentifikasi dan jadi kewajiban masing anggota pansus angket KPK mendalaminya lebih jauh. Dengan meminta mempelajari semua hasil audit, audit keuangan, audit kinerja dan sebagainya yang dilaksanakan BPK terhadap KPK selama beberapa tahun terakhir ini,” kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).

Arsul mengungkapkan alasan masalah tata kelola anggaran dijadikan agenda pembahasan pertama. Dia menyebut, kesiapan laporan dan informasi terkait anggaran jauh lebih siap.

Pansus tengah mempertimbangkan mengundang pakar hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. Pemanggilan itu karena Pansus dan pakar hukum tata negara dan ahli pidana memiliki pandangan yang berbeda semisal masalah pembentukan Pansus Hak Angket KPK.

Terkait usulan anggota Pansus Mukhamad Misbakhun untuk membekukan anggaran Polri dan KPK jika tetap menolak menghadirkan Miryam, Pansus tidak membahas wacana tersebut. Menurutnya, tiap anggota Pansus memiliki kebebasan untuk menyampaikan usulan.

“Jadi soal anggaran tak kami bahas karena kami melihatnya seperti ini. Setiap anggota memiliki kebebasan bicara dan kebebasannya itu dijamin uu untuk menyampaikan wacana apapun. Bawha soal wacananya ditanggapi lain publik kita serahkan ke masyarakat,” tukasnya.

Soal peluang usulan tersebut disepakati, kata dia, kemungkinan akan menempuh jalan panjang. Hingga saat ini, usulan tersebut belum diagendakan oleh pansus. “Di satu sisi kita tetap hormati hak berbicara demikian tapi di sisi lain akan jadi kajian yang sangat hati hati karena saya kira semua fraksi prinsipnya kalau kerusakan lebih besar dari manfaat tak akan dilakukan,” sambungnya.

error: Content is protected !!