Pelanggaran Pada Registrasi Kartu Prabayar, 1 NIK untuk Jutaan Nomor

Be Sociable, Share!

Program registrasi kartu prabayar ternyata menimbukan persoalan baru. Dari hasil program tersebut, diketahui terjadi penyalahgunaan data NIK yang digunakan untuk registrasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Komisi I DPR RI, Dukcapil mengatakan bahwa ada beberapa NIK yang diregistrasikan dengan jutaan nomor. Dari data yang didapat Dukcapil, ada 2,2 juta nomor yang diregistrasikan dengan menggunakan 1 NIK saja. 2,2 juta nomor yang diregisterkan dengan 1 NIK ini merupakan nomor milik Indosat Ooredoo.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, angka tersebut merupakan angka hasil akumulasi dari awal pelaksanaan registrasi kartu prabayar hingga akhir masa registrasi. Registrasi kartu prabayar ini dilakukan sejak akhir Oktober 2017 hingga akhir Februari 2018.

Tidak hanya pada operator Indosat, pelanggaran yang sama juga ditemukan di operator lainnya. Pada Telkomsel, ada 518.000 nomor yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pada XL, ada 319.000 nomor, pada Tri 83.000 dan pada Smartfren 146.000. Namun, dalam catatan Dukcapil, operator seluler yang identik dengan warna kuning tersebut, menjadi pelanggar dengan jumlah nomor terbanyak yang didaftarkan dengan 1 NIK.

Kemkominfo sendiri telah menegur operator seluler yang melakukan pelanggaran tersebut. Pemerintah juga telah meminta operator seluler untuk melakukan pemblokiran terhadap nomor – nomor yang melakukan registrasi dengan NIK yang telah disalahgunakan tersebut. Menurut informasi dari Dirjen PPI Kemkominfo, Ahmad M. Ramli, operator seluler telah diminta untuk segera menyelesaikannya paling lambat hingga 1 Mei mendatang. Ramli juga mengatakan bahwa Kemkominfo bisa memberikan teguran hingga sanksi administasi kepada para operator seluler yang lalai.

Menanggapi data ini, Komisi I DPR juga telah meminta para operator seluler, terutama Indosat, untuk dipanggil dan dimintai keterangan secara langsung terkait dengan pelanggaran ini. Pelanggaran ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada bulan lalu, terdapat satu NIK yang didaftarkan untuk 50 nomor prabayar Indosat Ooredoo. Saat dikonfirmasi dengan pemilik NIK dan KK tersebut, ia mengaku bahwa ia tidak pernah mendaftarkan hingga 50 nomor.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!