Pemerintah Menanti Kebijakan Fiskal Dan Moneter AS Yang Baru

Be Sociable, Share!

Pemerintah Indonesia ‎terus menanti realisasi kebijakan fiskal dan moneter dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebab, hal ini pasti akan berpengaruh terhadap Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, usai menghadiri Global Research Briefing Standard Chartered, Hotel Shangrila, Jakarta, mengungkapkan bahwa sejak pidato dalam pelantikan atau inagurasi Donald Trump pada pekan lalu, belum ada dampak apapun pada ekonomi Indonesia.

Menurut Suahasil, pemerintah masih menunggu realisasi kebijakan yang dilontarkan Donald Trump saat kampanye, seperti kenaikan pajak impor, proteksi sektor perdagangan, serta kebijakan lainnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai model atau gaya kepemimpinan Trump berbeda dengan Obama. Ketidakpastian kondisi ekonomi global akan semakin meningkat karena pernyataan-pernyataan Trump yang tidak umum dan bertentangan dengan sebelumnya‎. Sebagai contoh, terkait kebijakan proteksi perdagangan yang selama ini di luar kebiasaan AS dalam menjalankan kebijakan liberalisasi. Setelah pelantikan, Trump dikabarkan akan menandatangani kebijakan pertama, yakni pengunduran diri AS dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Hal ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia mengingat AS merupakan salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia.

Menurut Eko, pemerintah disarankan melakukan 3 langkah dalam mengantisipasi kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintahan Donald Trump. Pertama, ujarnya, pemerintah harus mampu memetakan dan menjaga sektor-sektor unggulan di dalam negeri, sehingga tidak terus menerus mengandalkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan lainnya. Sehingga dapat dijadikan bantalan buat ekonomi dalam negeri ketika guncangan ekspor dari kondisi perdagangan luar negri makin besar akibat kebijakan proteksi. Hal ini untuk mencegah pasar domestik dikuasai produk – produk impor dan memperkuat produksi serta pasar dalam negeri.

Antisipasi kedua, pemerintah dapat mencari diversifikasi pasar tujuan ekspor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan duta besar untuk menganalisis potensi ekonomi riil di negara lain. Seperti pasar Afrika dan Timur Tengah. Harga minyak yang mulai naik membuat pasar di 2 daerah tersebut membutuhkan komoditas lebih besar. Menjalin kerja sama perdagangan dengan negara – negara nontradisional sehingga para pengusaha mudah masuk ke daerah tersebut.

Terakhir adalah antisipasi di sektor keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan Bank Sentral negara lain dalam menghadapi rencana kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan dapat melonjak hingga dua-tiga kali di tahun ini. Menurut Eko, bila AS bergejolak sedikit, maka kurs rupiah akan langsung terkena dampaknya. Dengan menjalin kerja sama dengan Bank Sentral negara lain, guncangan dari naiknya tingkat bunga The Fed dapat diredam bersama dengan satu kebijakan saja.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!