Pemerintah Tunjuk Pertamina Untuk Percepat GRR Bontang

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan skema penunjukkan langsung PT Pertamina (Persero) untuk menggarap kilang Grass Root Refinery (GRR) Bontang. Keputusan ini tertera di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 9 Desember 2016 lalu. Dengan keputusan tersebut, pemerintah juga membatalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang awalnya menjadi dipakai  untuk pembangunan GRR Bontang di daerah Kalimantan Timur tersebut. Keputusan ini juga membatalkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1002 K/12/MEM/2016.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, skema KPBU bisa memakan waktu hingga 24 bulan hanya untuk proses komersialisasinya. Sementara itu, proses komersialisasi melalui skema penunjukkan langsung diperkirakan hanya memakan waktu 6~8 bulan saja. Dengan harapan bahwa Pertamina dapat mempercepat proses komersialisasi kilang GRR Bontang, maka Menteri ESDM memutuskan untuk mengganti skema KPBU dengan skema penunjukkan langsung PT. Pertamina.

Dalam mencapai keputusan ini, Menteri ESDM menggunakan proses pembangunan kilang Tuban yang terbilang cepat menggunakan skema penunjukkan langsung. Arcandra juga mengatakan bahwa, ia tidak mengkhawatirkan keuangan Pertamina. Karena Pertamina masih bisa mencari mitra meski telah mendapatkan penunjukkan langsung, seperti tertera di poin ketiga Keputusan Menteri ESDM tersebut. Selain itu, Pertamina juga tak diwajibkan untuk mengempit kepemlikan mayoritas di kilang GRR Bontang. Pertamina bisa berkontribusi sesuai kemampuannya saja.

Selain penunjukkan Pertamina, pemerintah juga menentukan kapasitas kilang GRR Bontang sebesar 300 ribu barel per hari yang tertera juga pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016. Selain itu, produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin juga ditetapkan sebanyak 60 ribu barel per hari dan Solar sebanyak 124 ribu barel per hari dengan standar Euro IV. Hasil Produksi kilang ini nantinya bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi atau tidak ada kesepakatan jual-beli di dalam negeri.

Sebelumnya, Kementerian ESDM dan Pertamina menginginkan skema penugasan langsung kilang Bontang agar realisasinya bisa cepat dilakukan. Namun, karena kekhawatiran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP‎) mengenai keuangan PT. Pertamina, maka dipilihlah skema KPBU.

Menurut Peraturan Presiden no. 4 tahun 2016, Kilang GGR Bontang sendiri merupakan proyek strategis nasional. Proyek yang diestimasi menelan dana US$ 12 miliar hingga US$ 15 miliar tersebut merupakan satu dari dua kilang baru yang akan dibangun Pertamina dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.

error: Content is protected !!