Pemilihan Panglima TNI Jaman Soeharto

Be Sociable, Share!

Pada Maret tahun depan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun. Sejumlah nama calon penggantinya sudah mulai bermunculan. Nama – nama yang paling berpotensi untuk mengisi posisi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo adalah Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto.

Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI. Hal ini merupakan salah satu hak prerogatif presiden sebagai pemimpin tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soeharto dulu juga menggunakan hak ini untuk memilih Panglima TNI yang dulu disebut Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab).

Pada jaman Orde Baru, Presiden Soeharto benar – benar menggunakan hak prerogatifnya sebagai seorang pemimpin tertinggi. Bahkan tak ada yang bisa menduga, siapa jenderal yang akan dipilih Soeharto menjadi Pangab. Presiden Soeharto sering memilih Pangab tanpa menjadikan urutan kepangkatan sebagai hal utama dalam pertimbangan. Yang dipilih oleh Presiden Soeharto tak selalu harus memenuhi syarat – syarat seperti pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan atau pernah menjadi Panglima Kodam.

Seperti saat Presiden Soeharto menunjuk Jenderal M Jusuf untuk mengantikan Jenderal Maraden Panggabean sebagai Panglima ABRI. Saat itu, M Jusuf sudah 13 tahun meninggalkan TNI dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Saat itu, banyak nama lain yang dinilai lebih bersinar karir militernya seperi Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Jenderal Widodo, serta Jenderal Soerono dan Jenderal Umar Wirahadikusuma.

Jenderal Jusuf menjadi seorang sosok yang dihormati oleh para prajurit TNI. Ia rajin melakukan blusukan ke barak prajurit rendahan untuk menyapa langsung anak buahnya. Hingga ia sempat digelari Panglima para prajurit. Karena dianggap mengancam posisinya, Presiden Soeharto menggeser Jenderal M Jusuf menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 1983 dan menunjuk  Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI selanjutnya.

Di kalangan TNI, nama Benny tidak dikenal luas. Sebagai perwira intelijen, Benny bergerak di belakang layar selama bertahun – tahun.  Bahkan marinir yang berjaga di kantornya saja tidak mengetahui kalau Benny adalah seorang kepala intelijen. Pada awal karirnya, prestasi Benny di Korps Baret Merah Kopassus sangat menonjol. Tapi karena ia berkonflik dengan Jenderal Ahmad Yani, Benny Moerdani dipindahkan ke Kostrad. Hal ini membuat karir Benny sebagai komandan pasukan berakhir.

Benny hanya pernah memimpin satuan setingkat batalyon dan ia juga tak pernah memimpin Komando Daerah Militer (Kodam), maupun menjadi Danjen Kopassus atau Panglima Kostrad. Benny juga tak pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Namun Benny Moerdani adalah orang nomor satu di bidang intelijen era Soeharto. Saat itu dia menjabat Asisten Intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan, Asisten Intelijen Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Kepala Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat), dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).

Alasan Soeharto memilih Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI karena ia harus memastikan Panglima TNI yang dipilihnya sangat loyal dan mampu melindungi dirinya dari pihak – pihak oposisi. Ia melihat sosok ini ada pada Benny. Soeharto juga melihat Benny yang berasal dari kalangan minoritas tak akan mendapatkan dukungan rakyat untuk menjadi seorang Presiden. Namun karir Benny Moerdani berakhir saat ia mengkritik bisnis keluarga Cendana di tahun 1988. Presiden Soeharto kemudian menunjuk Jenderal Try Soetrisno untuk menggantikan Benny. Tri diketahui juga pernah menjadi ajudan presiden. Ia juga akhirnya mendampingi Pak Harto sebagai wakil presiden.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!