Pemprov DKI Jakarta Pelajarin Rekomendasi Ombudsman Terkait Penataan Jalan Jatibaru

Be Sociable, Share!
Pemprov DKI Jakarta Pelajarin Rekomendasi Ombudsman Terkait Penataan Jalan Jatibaru

Pemprov DKI Jakarta Pelajarin Rekomendasi Ombudsman Terkait Penataan Jalan Jatibaru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari seksama mengenai rekomendasi Ombudsman. Terkait penataan dan pembukaan Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat.

Dirinya tidak berkomentar banyak terkait waktu 60 hari yang sudah di tentutakn untuk menindaklanjuti rekomendasi penataan ruas jalan maupun pedangang di Tanah Abang. Anies diketahui terancam dibebastugaskan bila penyataan  rekomendasi Ombudsman tidak di tindaklanjutin.

“Tentu kita hormati. Karena itu kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang ya, Semua kita pelajari dulu,”” ucap Anies

Anies pun menyatakan, meski Pemprov DKI tidak langsung bertindak mengenai rekomendasi Ombudsman. Maka hal itu bukan berarti tidak menghormati keputusan Ombudsman. Dirinya masih mengkaji mengenai permasalahan

“Kalau menghormati, dibaca, disimak, dipelajari. Dari situlah kita respons. Kalau kemudian hanya sepintas-sepintas, kemudian jawab, respons, malah enggak menghargai Ombudsman,” ujarnya Anies Baswedan.

Diketahui Ombudsman menemukan empat permasalahan administrasi terkait penutupan Jalan wilayah Jatibaru Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun harus mengubah mengenai kebijakannya penataan pedagang kaki lima di area tersebut.

Pemprov DKI pun diberikan waktu 30 hari oleh Ombudsman untuk mengevaluasi dan maksimal 60 hari untuk segera merealisasikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan kepada Ombudsman. Terhadap konsep penataan PK Tanah Abang nantinya.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau di sapa akrab Haji Lunglung. Angkat bicara mengenai persoalan laporan Ombudsman Jakarta terkait penataan Tanah Abang. Menurutnya Anies Baswedan tidak perlu menindaklanjuti laporan Ombudsman. Terkait dugaan malaadministrasi penataan Tanah Abang.

“Ngapain dia ribut soal rakyat kecil, enggak perlu menindaklanjuti,” ucap Lunglung

Dia mengingatkan kepada Ombudsman agar tidak berpolitik. Dirinya heran dengan pernyataan Ombudsman terkait  penutupan Jalan Jatibaru Raya. Tapi doa abaikan dengan penutupan jalan yang lain maupun tempat tempat yang menyalakan izin perda.

“Dia tidak pernah mengawasi reklamasi yang tidak ada perda. Tidak pernah protes yang namenye depan Mabes ditutup, Kedutaan Amerika ditutup, Istana. Kalau dia berani, dia jago. Hak jalan kita ditutup,” kata Lulung.

Namun dirinya mengakui mengenai penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk PKL berjualan telah melanggar perda  tentang ketertiban umum. Namun dia mengingatkan ada alasan terkait penutupan jalan itu, sehingga untuk mengantisipasi boleh saja di tutup.

 

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!