Pemutusan Kerjasama Kemenkeu Dengan JPMorgan

Be Sociable, Share!

Sri Mulyani Indrawati merupakan wanita pertama dan sekaligus satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Wanita yang lahir di Lampung pada 26 Agustus 1962 itu, kembali ke Indonesia setelah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan.

Setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani selalu melakukan gebrakan – gebrakan yang membuat ia sampai dijuluki Tukang Jagal. Ia juga merupakan orang yang pantas menjadi panutan, sebab ia dapat mengambil keputusan tegas walaupun menghadapi bankir kelas dunia sekalipun.

Contoh ketegasan Sri Mulyani dapat dilihat dari keputusannya baru-baru ini, terkait pemutusan hubungan kerja sama dengan perusahaan jasa finansial internasional JPMorgan. Berikut Ulasan detiktribun mengenai hal ini.

Financial Service Company J.P.Morgan

JPMorgan merupakan salah satu badan riset keuangan yang terkemuka di dunia. Nama JPMorgan sendiri tentu saja diambil dari pendiri perusahaan itu sendiri John Pierpont Morgan, yang lahir pada 17 April 1837 di Hartford, Connecticut. JPMorgan berkembang menjadi salah satu bankir yang paling terkenal dalam sejarah bisnis Amerika. Dedikasinya terhadap efisiensi dan modernisasi sangat membantu dalam mengubah bisnis amerika di Era Progresif.

Penyebab pemutusan hubungan Kemenkeu dengan J.P.Morgan

Pada 13 November 2016 lalu, JPMorgan mengeluarkan sebuah hasil riset berjudul ‘Trump Forces Tactical Changes‘ yang ditujukan untuk para investor JPMorgan. Dalam hasil riset itu, JPMorgan menjelaskan efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, terutama di negara-negara berkembang.

Terkait hal itu, JPMorgan memangkas tingkat surat hutang (obligasi) Indonesia dari Overweight menjadi Underweight. Indonesia bahkan dianggap lebih buruk dari Brasil yang hanya turun dari Overweight menjadi Neutral, padahal brasil sedang dalam masa resesi Turki dengan gejolak sosial politik dan keamanan di dalam negeri.

Dengan penilaian tingkat surat obligasi Indonesia yang berada di posisi Underweight, JPMorgan menyarankan agar para investor untuk berpikir kembali untuk membeli surat hutang dari Indonesia atau membeli surat hutang dari negara lain yang lebih baik. Padahal banyak lembaga Internasional sejenis justru memberikan opini positif terhadap Indonesia.

Sebagai penjelasan, Overweight berarti selama 6 hingga 12 bulan ke depan, pasar keuangan akan bergerak di atas rata-rata ekspektasi dari para analis keuangan. Neutral artinya dalam rentang waktu 6 – 12 bulan kedepan, pergerakannya sesuai dengan ekspektasi dari para analis. Sedangkan Underweight artinya perkembangan pasar keuangan 6 – 12 bulan kedepan di bawah ekspektasi atau bahkan diperkirakan lebih buruk.

Hal inilah yang menjadi penyebab pemutusan kontrak kerja sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan JPMorgan. Penurunan tingkat surat hutang pemerintah Indonesia dari Overweight menjadi Underweight dinilai tidak berdasarkan data yang akurat. Ekonomi dunia memang tengah berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, terutama pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Pasar keuangan dunia banyak mengalami perubahan. Negara – negara berkembang pun terkena dampak paling signifikan. Akan tetapi, Indonesia berbeda dengan negara – negara berkembang lainnya. Data tahun 2016 menunjukkan, pertumbuhan ekonomi masih pada kisaran 5 %. Inflasi di akhir tahun 3,02 % dan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) terjaga pada level sekitar 2 %.

Pada sisi fiskal, pemerintah akhirnya mampu menjaga defisit anggaran pada posisi 2,46%, dengan penerimaan sebesar Rp 1.551,8 triliun (86,9%) dan belanja Rp 1.859,5 triliun (89,3%). Jadi, dari data tersebut bisa dibilang bahwa ekonomi Indonesia bisa dibilang stabil, bahkan lebih bagus dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

Tanggapan Indonesia Atas Data Tidak Akurat Dari J.P.Morgan

Hasil riset keuangan dari sebuah lembaga keuangan internasional mengenai surat obligasi suatu negara tentu sangat mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Terutama sebagai bahan pertimbangan para investor investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Investasi dana asing tentu sangat membantu memajukan perekonomian negara tersebut.

Sri Mulyani melihat riset yang dikeluarkan oleh JPMorgan tidak berlandaskan indikator yang tepat dan dapat mengurangi minat para investor terhadap Indonesia. Riset tersebut kemudian direspons oleh Sri Mulyani lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam surat itu, Sri Mulyani menyatakan, hasil riset yang dikeluarkan oleh JPMorgan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional Indonesia. Melalui surat itu juga, Kemenkeu mengakhiri segala bentuk kemitraan dengan JPMorgan dalam bentuk segala aspek.

Pemerintah memastikan pemutusan kemitraan dengan JPMorgan tidak akan mengganggu penjualan surat obligasi pemerintah Indonesia. Masih banyak mitra lainnya yang mampu merealisasikan kebutuhan dari pemerintah. Walaupun pemerintah sudah memutuskan kontrak kerjasama dengan JPMorgan, pemerintah masih memiliki 20 dealer utama Surat Utang Negara (SUN) dan 22 peserta Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Untuk bank persepsi dari program Tax Amnesty masih tersedia 76 bank lagi.

Dampak Pemutusan Kerjasama Bagi J.P.Morgan

Atas pemutusan kerjasama ini, JPMorgan mengatakan bahwa pemutusan kemitraan ini tidak berdampak terlalu besar terhadap klien – kliennya yang lain. Hal ini dikatakan oleh JPMorgan karena yang diputuskan hanya hubungan kemitraan dengan kementerian keuangan saja. Bukan pencabutan bisnisnya yang sedang berjalan di Indonesia.

Dengan pemutusan kontrak ini, JPMorgan tidak lagi menjadi agen utama dalam penjualan Surat Utang Negara (SUN) dan juga kehilangan posisinya sebagai anggota panel Joint Lead Underwriter untuk menerbitkan Global Bond sekaligus sebagai penerima pajak bank persepsi.

Terkait dengan pemutusan kontrak kerjasama sebagai bank persepsi, maka ada beberapa hal yang berubah, yaitu:

  • Tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapa pun di seluruh cabang JPMorgan Chase Bank NA terhitung 1 Januari 2017
  • Menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran dan penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank sebagai Bank Persepsi
  • Segera melakukan sosialisasi kepada semua unit/staf dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi tersebut.

Bank Persepsi ialah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerimaan negara tersebut Bank Persepsi memperoleh imbalan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Besarnya imbalan Jasa Pelayanan Penerimaan Negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bank umum yang ingin menjadi Bank Persepsi harus mengajukan izin kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditunjuk menjadi Bank Persepsi.

Kemungkinan J.P.Morgan Kembali Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membuka kesempatan bagi JPMorgan untuk kembali menjadi mitra kerjasama sesuai fungsi sebelumnya. Asalkan JPMorgan sudah bisa dianggap layak oleh pemerintah. Kelayakan JPMorgan untuk kembali bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dilihat dari mekanisme riset yang dijalankan, di mana mampu menghasilkan data yang akurat. Pada sisi lain, diharapkan juga bisa menunjukkan upaya saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain.

Kesimpulan

Menghilangnya JPMorgan dari perekonomian Indonesia tidak terlalu berdampak pada transaksi pasar di bursa. Namun, dengan melepaskan hubungan dengan JPMorgan, Indonesia mempertegas bahwa sekali pun dinilai jelek oleh lembaga riset kelas dunia sekalipun, Indonesia tetap mampu untuk terus menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonominya. Hal ini dipandang secara positif bagi pelaku pasar dalam negeri, dan tidak memberi pengaruh negatif untuk Indonesia.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!