Peraturan Baru Untuk Jasa Transportasi Online

Pertanggal 1 November, Jasa Transportasi Online  Tunduk Pada Peraturan Baru Dari Kementerian Perhubungan

Pada tanggal 1 November, taksi online tunduk pada peraturan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Peraturan baru tersebut sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Bukan di Trayek alias taksi online.

Aturan revisi tersebut berisi sembilan poin penting, yaitu parameter taksi, tarif, wilayah operasi, kebutuhan kuota / perencanaan, persyaratan minimum lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe, dan peran aplikator. Dari sembilan poin peraturan baru tersebut, isu tarif menjadi perhatian khusus. Tentukan tarif pengiriman seperti yang dijelaskan pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.

Penentuan tarif mengacu pada kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui penerapan teknologi informasi, yang didasarkan pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub atas usulan gubernur. sesuai dengan kewenangannya, setelah berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pihak Kemenhub menentukan tingkat batas atas dan batas bawah untuk taksi online dibagi menjadi dua wilayah. Pertama, wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali. Kedua, wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tarif batas bawah untuk wilayah I mencapai Rp3.500 per kilometer dan batas atas sebesar Rp6.000 per kilometer. Sedangkan di wilayah II dengan tarif bawah Rp3.700 per kilometer dan batas atas Rp6.500 per kilometer.

Kebijakan tarif (tarif batas bawah dan tarif batas atas) oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi penumpang sehingga perusahaan aplikasi taksi online tidak memasang tarif. Selain itu, hal ini bertujuan untuk melindungi supir taksi secara online agar tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah sedang mempersiapkan sanksi keras untuk mencabut izin jika taksi online tidak mematuhi peraturan baru.

Peraturan Baru ini berguna untuk konsumen dan pemilik transportasi online

Intinya, aturan tarif teratas sangat berguna untuk melindungi konsumen, sedangkan batas bawah tarif untuk keberlanjutan bisnis transportasi online. Dengan demikian, pengemudi yang merangkap sebagai pebisnis transportasi online mendapat keuntungan yang masuk akal. Penentuan tarif memperhitungkan aspek keamanan, kenyamanan dan keamanan penumpang, dan perlindungan pengemudi.

Selain menetapkan tarif yang menjadi referensi transportasi online. Pemerintah juga secara eksplisit mengatur apa yang tidak boleh dilakukan operator aplikasi taksi perusahaan penyedia jasa. Pertama, berikan akses aplikasi ke perusahaan angkutan atau pemilik kendaraan individu yang belum terdaftar angkutan online. Kedua, berikan akses aplikasi kepada individu. Ketiga, merekrut supir. Keempat, atur tarifnya. Kelima, beri tarif promo di bawah batas bawah. Oleh karena itu, perusahaan penyedia aplikasi online harus bermitra dengan badan usaha atau koperasi yang memiliki setidaknya lima unit kendaraan.

Lantas, apa respon pemilik taksi online? Respon positif meluncur dari Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO). Christiansen yang menilai pemerintah telah adil dengan merevisi peraturan yang ada terkait adanya taksi konvensional dan taksi online. Christiansen memuji pemerintah karena masih memberikan masa transisi untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan peraturan baru. Hanya saja, asosiasi supir taksi online masih berharap penetapan tarif batas bawah minimal Rp4.000 per kilometer. Alasannya, sehingga pengemudi memiliki biaya yang cukup untuk perawatan kendaraan.

Pemerintah berharap sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritinan. Luhut Binsar Pandjaitan, aturan taksi online bisa berjalan dengan baik tanpa ada protes lebih lanjut. Pemerintah mengklaim bahwa proses revisi peraturan taksi online telah disepakati oleh pihak terkait. Kemenhub, perusahaan aplikasi transportasi online, transportasi konvensional, Organda, Dinas Perhubungan, dan ADO.

Isu transportasi online adalah masalah global, tidak hanya menimbulkan masalah di dalam negeri, tapi juga di negara lain yang menyebabkan perseteruan dengan transportasi konvensional. Bahkan, sejumlah negara secara ketat memberlakukan peraturan untuk taksi online. Kami berharap revisi peraturan taksi online yang berlaku bulan depan dapat mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan.

error: Content is protected !!