Pernyataan SBY dan Prabowo Serta Respon Jokowi

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompak menyampaikan pernyataan yang mengritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan keduanya dalam jumpa pers, usai menggelar pertemuan tertutup, di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam yang lalu.

Menurut keduanya, ada yang salah dari pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah UU Pemilu yang menurut mereka merupakan usaha pemegang kekuasaan sekarang untuk melanggengkan kekuasaan mereka saat ini. SBY dan Prabowo sama-sama tak setuju dengan UU Pemilu yang baru saja disahkan itu.

SBY juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait abuse of power yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Di negara ini, sudah banyak contoh penggunaan kekuasaan yang melampaui batasnya hingga dapat disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Saat hal ini terjadi, SBY berharap agar rakyat tidak segan – segan untuk mengkoreksi pemerintah.

Prabowo juga mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi untuk tidak memaksakan kehendak, apalagi semata-mata hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Pernyataan Prabowo ini berkaitan dengan UU Pemilu yang menyatakan bahwa Presidential Threshold untuk pencalonan presiden adalah 20% kursi parlemen atau 25% suara nasional. Ia juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa demokrasi adalah jalan terbaik, dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rush of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

SBY bersama Prabowo menyatakan akan membuat sebuah gerakan moral untuk mengawasi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, gerakan moral diperlukan dimana perasaan rakyat dicederai. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan juga memberikan koreksi bagi pemerintahan. SBY menegaskan bahwa gerakan moral tersebut, akan dilakukan secara beradab, dengan bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.

Respon Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi pun merespons kritikan yang diungkapkan oleh kedua tokoh bangsa tersebut. Soal pernyataan SBY terkait abuse of power, Jokowi menilai pernyataan SBY itu sangat berlebihan. Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara, ia tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.

Jokowi mengingatkan apabila DPR menyetujui dan Perppu disahkan, dirinya mempersilakan bagi yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, tak pernah melarang siapa pun untuk menggugat suatu produk yang menjadi usulan pemerintah.

Jokowi juga memberikan respon terkait pernyataan Prabowo mengenai presidential threshold 20 % di UU Pemilu. Jokowi merasa heran mengapa presidential threshold yang telah disahkan dalam undang-undang Pemilu itu dipermasalahkan. padahal, presidential threshold telah digunakan pada dua kali Pemilu sebelumnya dan tidak ada yang meributkan seperti saat ini.

Jokowi menjelaskan bahwa keinginan pemerintah dan partai politik pendukung terkait presidential threshold ini semata – mata demi kemajuan politik dalam negeri dalam jangka panjang. Menurutnya, apabila presidential threshold nol persen dan calon presiden yang diusung hanya oleh satu partai politik memenangkan Pemilu, maka dipastikan akan terjadi gejolak dalam pemerintahan. Sebab Presiden yang terpilih tersebut tidak mendapat dukungan dari mayoritas suara partai di DPR.

error: Content is protected !!