Presiden Joko Widodo Cabut Status Tanggap Darurat Gunung Agung

Presiden Joko Widodo Cabut Status Tanggap Darurat Gunung Agung

Presiden Joko Widodo Cabut Status Tanggap Darurat Gunung Agung. Aktifitas Gunung Agung untuk  saat ini sudah mulai menurun, Presiden Joko Widodo pun menyetujui pencabutan status tanggap darurat bencana Gunung Agung yang berada Kabupaten Karangasem.

Pencabutan tanggap darurat tersebut diputuskan dalam rapat terbatas membahas sektor pariwisata bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, saat berada di Denpasar, Jumat malam.

Jokowi Pun meminta kepada Pemerintah daererah untuk siaga untuk menangani pengungsu dengan baik , Pada saat status Gunung Agung tersebut menurun ataupun naik kembali nantinya,

“Tetapi pengungsi agar tetap ditangani dengan baik. Demikian juga proses kalau memang Gunung Agung dilihat akan erupsi, step-step manajemen evakuasi, keselamatan tetap yang utama,” Ucap Jokowi

Selain itu, Presiden juga meminta agar Menteri Pariwisata dan menteri terkait untuk mengajak perusaahan di bidang pariwisata, baik PHRI, Asita, maupun maskapai penerbangan untuk menginformasikan status Gunug agung dan lebih mempromosikan wisata Indonesia, khususnya Bali.

“Dengan begitu, target wisatawan yang berkunjung, sesuai dengan yang sudah kita kalkulasi,” ucap jokowi

Jokowi pun mengharapkan agar Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan terus  kepada para duta besar negara-negara sahabat. Agar warganya berpariwisata ke Indonesia, khususnya Bali.

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika Menyampaikan bahwa logistik untuk para pengungsi akan tetap dikeluarkan untuk warga yang masih menetap di lokasi pengungsian. Maupun untuk warga yang wilayahnya terkena dampak gunung Agung, walaupun status tanggap daruratnya dicabut.

“Karena memang sesungguhnya istilah tanggap darurat itu tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Jadi sering saya katakan tanggap darurat itu untuk pengungsi, kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali itu dalam keadaan tanggap darurat,” ucap Made

Untuk memenuhi kebutuhan logistik Pengungsu, Made mangaku terlebih dahulu akan menggunakan cadangan beras yang dimiliki Pemprov Bali. Sebanyak 200 ton dan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 100 ton. Jika nanti kurang bisa meminta ke Kementerian Sosial yang nantinya akan di restok kembali

“Selama ini kesannya kemana-mana, seolah-olah seluruh Bali darurat, akibatnya negara-negara lain mengeluarkan travel ban, travel warning, travel advisory. Padahal yang tanggap darurat itu terkait urusan pengungsi dan logistik,” ujar Made

detiktribun

error: Content is protected !!