Proses Demokrasi Terburuk Adalah Pilkada DKI Jakarta 2017

Be Sociable, Share!

Sri Yanuarti, Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mendesak agar penyelenggara pemilihan umum untuk memperbaiki regulasi dalam proses demokrasi. Ia melakukan ini agar proses demokrasi seperti di pilkada DKI Jakarta 2017 ini, tidak terulang di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Menurut Sri, Pilkada DKI Jakarta yang baru saja selesai itu adalah contoh proses demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan selama pilkada berlangsung, politisasi politik identitas dan kapitalisasi isu – isu agama sangat ketara. Padahal, pada tahun 2018 nanti, akan ada 154 daerah yang melangsungkan pilkada serentak.

Sri berharap agar penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memperbaiki regulasinya agar apa yang terjadi saat pilkada di ibukota tidak terulang di wilayah lainnya. Apabila hal seperti terjadi sampai terjadi lagi diberbagai daerah di Indonesia, tentu akan sangat mengancam kesatuan bangsa yang sangat besar ini.

Salah satu bentuk kapitalisasi isu-isu agama yang dicermati oleh Sri yaitu masuknya materi – materi kampanye di rumah – rumah ibadah. Ia pun mengusulkan agar ada satu mekanisme pengaduan untuk mencegah politiasasi agama. Laporan tersebut nantinya bisa digunakan oleh pihak kepolisian, aparat keamanan, atau penyelenggara pemilu untuk melakukan penindakan. Sri juga mengusulkan, yang ditindak bukanlah si penyebar materi kampanye, namun kandidat atau calon peserta pemilu. Diharapkan regulasi yang dibangun ini dapat menjadi bagian dari aturan main para kandidat agar mempraktekkan demokrasi yang sehat.

Selain itu, Sri juga meminta ada aturan main terkait mobilisasi massa. Menurut Sri, mobilisasi massa yang dilakukan mendekati hari pemungutan suara ditujukan untuk memberikan tekanan atau intimidasi. Hal ini terlihat sangat jelas walaupun dipungkiri oleh berbagai pihak. Seharusnya demo atau aksi – aksi seperti itu dilakukan setelah pemilihan umum.

Menurut Sri, aksi menyampaikan pendapat menang merupakan hak asasi manusia (HAM). Namun, HAM itu sendiri ada batasannya. Kebebasan berekspresi juga memiliki aturan dan ketentuannya. Menyampaikan pendapat yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian sendiri dilarang oleh hukum. Karena itu, bila aksi menyampaikan pendapat mengganggu proses demokrasi, maka hendaknya hal seperti itu tidak dilakukan apalagi saat salah satu pesta demokrasi dilakukan.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!