Unsur Korupsi Terdeteksi Pada Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya telah menyelesaikan gelar perkara dugaan tindak pidana terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hasilnya, para penyidik sepakat untuk menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan dugaan sementara terkait korupsi. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komben Raden Prabowo Argo Yuwono, yang menyatakan bahwa Ditkrimsus telah menemukan bukti yang menunjukkan adanya unsur pidana dalam proyek tersebut. Argo menyampaikan ini pada Jumat (3/11/2017) lalu di Mapolda Metro Jaya.

Lebih lengkapnya, Argo mengatakan bahwa para penyidik Polda Metro Jaya menemukan indikasi pelanggaran unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam proyek tersebut. Kedua pasal tersebut mengatur hukuman pidana terhadap pihak-pihak yang “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Namun Argo masih belum menjelaskan pihak – pihak mana saja yang terseret dalam kasus reklamasi ini. Sebab Penyidik Polda Metro Jaya juga masih akan meneliti lebih jauh soal jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Ia berjanji akan memanggil semua pihak yang terkait dengan dugaan korupsi di Teluk Jakarta. Termasuk di antaranya pada pengembang dan pejabat negara.

Penyelidikan ini juga diolah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Saat ditanya mengenai dualisme penyidikan antara KPK dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini, Argo masih enggan berkomentar.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah mengatakan bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan baru kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendalami peran korporasi terkait dalam kasus korupsi Raperda RTRKSP. Ia juga mengatakan bahwa penyidik juga akan melihat kerugian yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan yang muncul akibat megaproyek pulau buatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah juga mengaku sempat dipanggil ke gedung KPK Jakarta pada Jumat (27/10/2017) lalu. Ia diminta membawa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Pemprov DKI serta Surat Plt Dirjen Planologi tentang Validasi KLHS untuk Raperda RTRKSP.

Menurut keterangan pada surat pemanggilannya, Saefullah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian janji atau hadiah terkait pembahasan Raperda RTRKSP pada tahun 2016 lalu. Namun, dalam surat tersebut tidak dicantumkan korporasi yang terkait dengan hal ini.

Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik, juga diperiksa oleh penyidik KPK pada Selasa (31/10/2017). Taufik mengungkapkan bahwa ia dicecar sekitar 12 pertanyaan dalam kurun waktu sekitar delapan jam. Salah satu pertanyaannya adalah terkait korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G. Taufik juga mengatakan bahwa tim penyelidik juga mengonfirmasi kontribusi tambahan 15 persen oleh Pemprov DKI kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi, yang sempat mencuat saat kasus suap Raperda Reklamasi masih bergulir.

error: Content is protected !!