Repatriasi Dari Tax Amnesty Tidak Sepenuhnya Terealisasi

Be Sociable, Share!

Tax Amnesty yang sedang heboh belakangan ini menjadi salah satu program andalan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pemasukan Pajak. Program ini juga dimaksudkan untuk mengajak para pengusaha untuk menarik harta mereka yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia. Namun, tidak semua pengusaha menempati janji membawa pulang hartanya ke Indonesia (repatriasi) melalui program pengampunan pajak ini. Dari 141 triliun rupiah komitmen repatriasi, hanya Rp 112 triliun yang telah masuk ke Indonesia. Sisa 29 triliun rupiah gagal direpatriasi kembali ke Indonesia.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/3/2017) kemarin, Ditjen Pajak masih memberikan waktu bagi para pengusaha yang gagal merepatriasi harta mereka hingga penutupan program tax amnesty pada 31 maret 2017. Namun, para pengusaha tersebut harus mendeklarasi harta yang akan direpatriasi tersebut.

Melalui opsi deklarasi harta luar negeri, pengusaha bisa bebas dari masalah penegakkan hukum pasca tax amnesty. Seperti diketahui tarif tebusan deklarasi luar negeri mencapai 10% dari total nilai harta. Namun para pengusaha yang telah mengikuti tax amnesty tahap sebelumnya, hanya perlu membayar 8% karena sudah membayar tebusan sebesar 2% untuk repatriasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan bahwa penyebab para pengusaha batal merepatriasi harta mereka dikarenakan oleh memanasnya suhu politik yang terjadi pada Januari 2017 lalu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani. Bahkan sebagian pengusaha yang telah melakukan repatriasi melalui program tax amnesty menjadi ragu untuk meneruskan investasinya di Indonesia.

Keputusan yang memperbolehkan para pengusaha untuk membawa pulang hartanya dari luar negeri, dikeluarkan oleh pemerintah pada September 2016 lalu. Dengan syarat, para pengusaha ini telah mengikuti program tax amnesty pada periode pertama yang telah selesai pada 31 September 2016 lalu. Hal ini ditujukan untuk mengakomodir para pengusaha yang ingin mengikuti tax amnesty namun hartanya masih berada di luar negeri. Namun, hingga saat ini, tidak semua komitmen repatriasi para pengusaha tersebut terealisasi.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!