Respon Jokowi Terhadap Usul Pembekuan KPK

Be Sociable, Share!

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal usul pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disuarakan politisi PDI-P Henry Yosodiningrat. Menurut Jokowi, sebagai lembaga yang diberi amanat oleh undang – undang untuk memberantas korupsi, justru harus semakin diperkuat.

Jokowi menjelaskan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Hal ini menyebabkan lembaga antirasuah tersebut mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Oleh sebab itu, Jokowi ingin memperkuat KPK untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi.

Mengenai langkah yang akan dilakukan untuk memperkuat KPK, Jokowi tidak menjelaskan upaya yang akan dilakukan. Namun ada dugaan bahwa adanya upaya untuk memperlemah KPK melalui pembentukan Pansus Angket KPK di DPR. Menanggapi hal tersebut, Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

Anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini akan memakan waktu yang lama. Dengan dasar ini, ia mengajukan untuk pembekuan KPK sementara dan mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Namun, setelah protes muncul, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meralat pernyataan anggotanya itu. Ia mengatakan bahwa Partai tidak berada pada posisi untuk meminta pembubaran atau pembekuan KPK. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai hanya bertitik tolak pada tugas KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi. Saat ini pansus hanya diisi oleh fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Hanura dan PPP.

Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan bahwa sekarang masyarakat tengah menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terkait Pansus Hak Angket KPK. Jika Jokowi tidak kunjung mengambil keputusan tegas untuk menentang hak angket DPR tersebut, maka janji kampanyenya dalam Nawacita akan dipertanyakan. Menurut Isnur, Jokowi bisa meminta untuk menghentikan upaya pansus hak angket. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa ia masih setia pada janjinya di Nawacita.

 

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!