Revisi Undang Udang MD3 Telah Disahkan

Be Sociable, Share!
Revisi Undang Udang MD3 Telah Disahkan

Revisi Undang Udang MD3 Telah Disahkan. Sidang Paripurna yang di gelar hari ini membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3. Meski masih banyak perdebatan terkait beberapa pasal di dalamnya namun Revisi Undang Undang MD3 telah di sahkan oleh DPR.

Lantaran dalam revisi Undang Undang tersebut. Beberapa pasal dalam UU MD3 dinilai penuh kontroversial.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara.  Salah satu yang jadi perdebatan adalah Pasal 245 UU MD3 terkait hak imunitas anggota DPR ini  Menurutnya, tidak perlu dipersoalkan

Sebab,  penyidikan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR perlu izin tertulis dari Presiden dan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang  bukan berarti kebal hukum.

“Saya balik bertanya, mempertimbangkan itu suatu keharusan bukan? Untuk menggagalkan suatu pemeriksaan? Enggak kan? Artinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata mempertimbangkan itu adalah masukan bisa dipakai bisa tidak,” ujarnya

Dirinya juga  menilai, dalam pasal tersebut, sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab, terdapat batasan-batasan yang diatur oleh UU agar proses penyidikan tidak terhambat.

“Ya kita dorong keluar cepat-cepat, tenang aja. Ada batasan-batasan yang diatur UU,” ucap Bamsoet.

Dia pun juga menjelaskan bahwa. Dalam pasal tersebut juga sebagai upaya melindungi kehormatan dari Parlemen. Karena, setiap warga negara berhak melindungi profesinya.

“Ya pertanyaannya adalah, kita wartawan saja itu perlu dibagi oleh undang-undang dari serangan terhadap kehormatan profesi kita, apalagi DPR. Tapi proteksi itu untuk melindungi kehormatan anggota Dewan tidak bisa dipakai sembarangan,” tutur Bamsoet.

Bukan hanya itu saja pasal yang menuai kontroversi  satunya yakni Pasal 122 tentang tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Rapat Paripurna tersebut Sempat terjadi aksi walk out dari dua  fraksi partai yakni Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan.

Pada Undang Undang Pasal 122 huruf (K) menyebut “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Namun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bila masyarakat tidak setuju dengan UU MD3 yang sudah disahkan, Masyarakat bisa langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

detiktribun

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!