Sidang Kelima Kasus e-KTP Mengungkapkan Fakta-Fakta Mengejutkan

Sidang kelima kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017) kemarin. Pada sidang ini, muncul berbagai fakta menarik seperti pengakuan dari Muhammad Nazaruddin hingga pengakuan anggota DPR RI yang telah menerima uang negara.

Pada persidangan ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 9 saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah sebagai berikut.

  • Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin
  • Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu
  • Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah
  • PNS aktif Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Dian Hasanah
  • Mantan Ketua Banggar DPR RI, Melchias Markus Mekeng
  • mantan staf Dirjen Dukcapil, Yosep Sumartono
  • Mantan staf Fraksi Partai Demokrat, Eva Ompita
  • Saksi dari pihak swasta Vidi Gunawan
  • Dosen Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Munawar Ahmad

Berikut adalah fakta – fakta menarik yang terungkap selama persidangan kasus korupsi e-KTP senin kemarin.

Hubungan Partai Demokrat dan Anas Urbaningrum Dalam Kasus e-KTP

Menurut Nazaruddin, pembahasan proyek e-KTP memang sudah dibahas oleh Komisi II DPR. Namun, untuk anggaran proyek e-KTP baru disetujui saat dibahas di Ruang Fraksi Partai Demokrat. Saat itu, anggaran untuk proyek e-KTP disetujui akan menggunakan dana dari APBN perubahan 2010 dan dibuat program multiyears. Karena anggaran yang dibutuhkan jumlahnya fantastis, dukungan fraksi yang paling besar di DPR saat itu menjadi sebuah keharusan.

Dalam pertemuan di ruang Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni mengatakan bahwa pengusaha bernama Andi Narogong yang akan mengawal anggaran proyek tersebut. Anas Urbaningrum juga sepakat untuk mendukung disetujuinya anggaran proyek e-KTP sesuai yang telah dibicarakan di ruang Fraksi Partai Demokrat. Ia juga meminta agar anggota Fraksi Demokrat yang bertugas di Badan Anggaran DPR RI untuk menyetujui anggaran e-KTP tersebut. Anas Urbaningrum juga mendapatkan jatah dari uang korupsi. Pada awalnya ia meminta uang pada Andi Narogong sebesar 500 miliar rupiah. Namun, Andi baru memberikan 20 miliar rupiah kepada Anas.

Mohammad Jafar Hafsah Terima Uang Hasil Korupsi dari Anas Urbaningrum

Menurut keterangan dari Nazaruddin, hal ini terjadi saat Mohammad Jafar Hafsah baru terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Ia menggantikan Anas Urbaningrum yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, Jafar meminta uang kepada Anas untuk membeli mobil. Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan uang sebesar USD 100,000 kepada Jafar. Uang tersebut merupakan sebagian uang yang diberikan oleh Andi Narogong.

Dalam persidangan, Jafar mengakui bahwa ia telah menerima uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli sebuah Land Cruiser. Namun, ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui uang tersebut adalah hasil korupsi proyek e-KTP. Jafar juga mengakui bahwa ia telah menyerahkan uang 1 miliar rupiah kepada penyidik KPK.

Khatibul Umam Menggunakan Dana Dari Proyek e-KTP Untuk Jadi Ketua GP Anshor

Nazaruddin juga menyebut bahwa anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, telah menerima USD 400,000 dari hasil korupsi proyek e-KTP. Uang tersebut digunakannya untuk menyukseskan pencalonannya dalam pemilihan Ketua Umum GP Anshor. Keterangan ini langsung dibantah oleh Khatibul karena ia tidak merasa menerima dana tersebut.

Pimpinan Badan Anggaran DPR Juga Menerima Hasil Korupsi proyek e-KTP

Dalam kesaksiannya, Nazaruddin menjelaskan secara rinci segala penerimaan uang oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Aggararan DPR dalam proyek pengadaan e-KTP. Semua uang diserahkan oleh Andi Narogong. Ketua Badan Anggaran saat itu, Melchias Markus Mekeng, telah dua kali menerima uang dari Andi, yang jumlahnya mencapai USD 1,4 juta. Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Lindrung, Olly Dondokambey, dan Mirwan Amir, juga tidak ketinggalan mendapatkan dana tersebut.

Seluruh Anggota Komisi II DPR Menerima Uang

Nazaruddin memastikan bahwa seluruh anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, telah menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. Anggota Komisi II DPR RI pada masa itu sebanyak 50 orang. Beberapa nama yang dikonfirmasi dalam persidangan adalah Arif Wibowo, Agun Gunandjar, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, Mustokoweni, Teguh Juwarno, Markus Nari, dan Taufik Effendi.

Menurut Nazaruddin, Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR menolak uang sebesar USD 150,000. Ia menginginkan jatahnya ditambah dan disamakan dengan Ketua Komisi II. Adapun saat itu, Chairuman Harahap yang menjabat sebagai Ketua Komisi II mendapatkan USD 550,000. Akhirnya, Ganjar diberikan jatah sebesar USD 500,000.

Keterangan dari Nazaruddin ini bertolak belakang dengan pernyataan Ganjar Pranowo saat bersaksi dalam sidang pekan lalu. Ganjar menyatakan bahwa ia menolak pemberian tersebut sebagai sebuah sikap.

Gamawan Fauzi Diyakini Menerima Telah Menerima Uang

Nazaruddin menyebutkan bahwa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapatkan aliran dana dari hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP. Adapun pemberian dana kepada Gamawan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, Gamawan meminta uang sebesar USD 2,000,000. Kemudian ia kembali meminta uang sebesar USD 2,500,000. Kedua permintaan tersebut dipenuhi oleh Andi Narogong.

Setelah menerima dana dari Andi Narogong, Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk Andi Narogong dan Konsorsiumnya sebagai pemenang lelang proyek e-KTP.

error: Content is protected !!