Indikasi Tindak Pidana Perpajakan Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Be Sociable, Share!

Berawal dari Intelijen Pajak

Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno akhirnya membuka suaranya mengenai dugaan tindak pidana perpajakan yang diduga telah dilakukan oleh dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dugaan pidana pajak yang melibatkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah ini, terungkap dalam persidangan terhadap Handang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/5/2017). Menurut Handang, dugaan tersebut berawal dari data analisis informasi dari direktorat intelejen.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan barang bukti berupa nota dinas yang dimiliki oleh terdakwa Handang Soekarno. Nota dinas tersebut kemudian dibenarkan oleh Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, yang menjadi saksi untuk Handang. Nota dinas yang ditunjukan jaksa juga mencantumkan sejumlah nama wajib pajak, baik perorangan maupun korporasi. Dua diantara nama wajib pajak tersebut adalah atas nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Fadli Zon Dan Fahri Hamzah

Dalam nota dinas tersebut, dijelaskan bahwa Fadli Zon diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi atas nama Fadli Zon, untuk tahun pajak 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dalam catatan lainnya, Fadli Zon juga ditulis tidak menyampaikan SPT dari tahun 2011 sampai 2015.

Selain nama Fadli Zon, terdapat juga catatan atas nama wajib pajak Fahri Hamzah. Dalam nota dinas, Fahri diduga menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, untuk tahun pajak 2013 – 2014 ke KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Daftar harta Fahri tahun 2014 berbeda dengan yang ada pada LHKPN dengan selisih 4,46 miliar rupiah.

Menurut Handang, laporan mengenai indikasi tindak pidana perpajakan tersebut kemudian diteruskan sebagai bukti permulaan dan diusulkan untuk naik ke tingkat penyelidikan. Namun, belum sempat laporan tersebut diserahkan kepada Direktur Penegakan Hukum, Handang lebih dulu ditangkap oleh petugas KPK. Kertas berisi laporan tersebut kemudian disita petugas KPK dari tas milik Handang saat operasi tangkap tangan. Handang tidak mengetahui apakah laporan yang disita tersebut telah ditindaklanjuti untuk diproses lebih lanjut.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!