Transfer IDR 18,9 Triliun ke Singapura Tidak Terkait Militer

Be Sociable, Share!

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa dari 81 Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan transfer senilai USD 1,4 miliar atau sekitar IDR 18,9 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura adalah murni kalangan pengusaha. Tidak ada nama pejabat TNI, Polri, atau petinggi penegakan hukum lainnya atau yang berhubungan dengan institusi militer. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat melakukan konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ken dengan tegas menyampaikan bahwa transfer dana dengan nilai fantastis ke Singapura tersebut tidak terkait urusan militer maupun pembelian senjata. Ia juga menjelaskan bahwa 81 nasabah Indonesia yang melakukan pemindahan uang dengan total USD 1,4 miliar tersebut adalah pengusaha dari berbagai jenis bidang. Seluruh pengusaha ini melakukan pemindahan dana sebagai nasabah individu dan bukan sebagai badan usaha.

Ken tidak dapat menyebut identitas para WNI yang men-transfer uang dengan total fantastis tersebut dikarenakan identitas mereka telah dilindungi sesuai dengan amanat Undang – undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maupun UU Tax Amnesty. Ia juga mengatakan bahwa dari 81 orang ini, sebanyak 62 orang sudah ikut program tax amnesty. Sedangkan data 19 orang sisanya masih dalam tahap pemerikasaan.

Walaupun sudah mengikuti program tax amnesty, mereka tetap diperiksa oleh Ditjen Pajak. Mereka diperiksa apakah SPH yang diserahkan oleh para WP tersebut sudah seusuai dengan hartanya atau belum. Terkait potensi pajak dari hasil investigasi Ditjen Pajak ini, Ken mengaku belum dapat menghitungnya. Ken menjelaskan bahwa potensi pajak akan terlihat nanti setelah pemeriksaan selesai.

Standard Chartered Diselidiki Terkait Transfer Dana Nasabah Indonesia

Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered Plc. Penyelidikan ini terkait kasus transfer dana nasabah dari Indonesia senilai USD 1,4 miliar atau sekitar IDR 18,90 triliun. Menurut media Bloomberg, transfer yang sedang diselidiki ini, dilakukan pada akhir 2015 dari Pulau Guernsey yang merupakan daerah di dekat Prancis ke Singapura. Transaksi ini menjadi perhatian otoritas keuangan di Eropa dan Asia karena dilakukan sesaat sebelum Guernsey mengadopsi aturan Common Reporting Standard (CRS) atau pertukaran data perpajakan global.

Aturan CSR ini telah disepakati oleh sekitar 100 negara. Negara yang telah menyepakati aturan ini, akan saling bertukar informasi terkait laporan tahunan rekening milik orang – orang di setiap negara anggota. Hal ini dilakukan demi kepentingan pajak.

Otoritas Moneter Singapura, Otoritas Keuangan Inggris dan juga Komisi Jasa Keuangan Guernsey sedang menelusuri rantai kejadian transfer dana yang diduga untuk menghindari aturan perpajakan yang baru tersebut. Terkait kasus ini, juru bicara Standard Chartered menolak untuk berkomentar. Sekretaris Otoritas Moneter Guernsey, Dale Holmes, juga menolak untuk berkomentar.

Ini bukan kasus pertama yang melibatkan Standart Chartered sebagai lembaga keuangan internasional dengan Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Amerika Serikat juga tengah menelusuri keterlibatan Standard Chartered yang diduga melakukan pembiaran dalam kasus dugaan tindak pidana suap di Indonesia terkait MAXPower. Diketahui kontraktor pembangkit listrik MAXPower merupakan bagian dari Standard Chartered Plc.

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus suap tersebut juga diselidiki oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendapat laporan soal dugaan suap tersebut. Dalam penyelidikan, terdapat indikasi pembayaran uang dinilai tidak wajar dari MAXPower ke pejabat Indonesia sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2015.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!