Wiranto Akan Umumkan Perppu Pembubaran Ormas

Be Sociable, Share!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan akan diumumkan pada Rabu (12-7-2017) besok. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, ditugaskan untuk mengumumkan Perppu tersebut. Hal ini disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11-7-2017) Hari ini.

Johan tidak memberikan jawaban yang pasti saat ditanya apakah Perppu tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi atau belum. Namun, ia memastikan bahwa saat ini Perppu tersebut sudah ada di tangan Presiden.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, sebelumnya menyampaikan bahwa Perppu terkait pembubaran organisasi sudah ditandatangani Presiden. Hal ini disampaikan Aqil usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Said Aqil mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, turut dibahas juga soal upaya pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila. Lalu, Presiden menyampaikan bahwa dirinya sudah menandatangani Perppu sebagai upaya membubarkan ormas – ormas tersebut.

Sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memang mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal lainnya yang anti-Pancasila. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera menerbitkan perppu untuk mempermudah mekanisme pembubaran ormas.

Selain PBNU, 13 ormas Islam lainnya yang memberikan pernyataan sikap adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra sebelumnya optimistis pihaknya bakal menang jika pemerintah menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan HTI. Pasalnya, pemerintah tidak menempuh proses pembubaran ormas yang diatur Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pihak HTI pun membantah bahwa mereka adalah ormas anti-Pancasila. Mereka merasa tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar hukum apalagi anti-Pancasila.

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!