Akhir Drama Persidangan Ahok

Hari ini (9/5/2017), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali menghadiri persidangan. Dalam persidangan Ahok kali ini, ia mendengarkan pembacaan amar vonis hukumannya yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Dwiarso Budi Santiarto. Sidang kali ini berlangsung di Auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

Kasus ini telah berjalan delapan bulan sejak pernyataan kontroversi Ahok, di Pulau Pramuka, Kepualauan seribu tanggal 27 Septembr 2016 lalu. Saat itu Gubernur DKI Jakarta ini mengutip ayat surat Al Maidah tentang kepemimpinan dalam Islam yang ia sampaikan dalam pernyataannya mengenai program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun ia tidak terpilih dalam pilkada.

Drama persidang Ahok ini digelar perdana pada 13 Desember 2016, setelah penyidik kepolisian menyatakan bahwa ada unsur dugaan tindak pidana dalam pernyataan Ahok. Hingga sidang hari ini, tercatat sudah 23 kali sidang untuk kasus penodaan agama Ahok ini dilaksanakan. Tentu saja persidangan untuk kasus Ahok ini langsung menjadi perhatian sejak kali pertama peradilan dimulai.

Pada sidang pertama yang dilakukan di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, drama muncul ketika Ahok membacakan tanggapan atas dakwaan jaksa. Kala itu, Ahok menyatakan tak berniat menista agama atau menghina ulama. Namun ucapan yang disangkakan menista agama itu dia tujukan untuk politikus yang memanfaatkan Surat Al Maidah ayat 51 karena tidak mau bersaing secara sehat dalam pilkada. Saat membacakan tanggapan tersebut, suara Ahok terdengar bergetar. Ia diyakini menangis di tengah pembacaan tanggapan. Setelah itu, persidangan kasus Ahok berpindah tempat ke Kantor Kementerian Pertanian. Kapasitas dan ketertiban umum jadi alasannya.

Selama di Kementerian Pertanian, sidang kasus Ahok selalu diiringi dengan kehadiran massa yang pro dan kontra padanya. Aksi massa kerap dilakukan di hadapan pintu masuk utama Kementan pada Jalan RM. Harsono. Selama aksi dilakukan, jajaran makanan dan minuman gratis kerap disediakan pendemo. Gerakan itu juga berakibat pada penutupan ruas Jalan RM. Harsono hingga massa membubarkan diri. Tak hanya itu, persidangan Ahok juga tak pernah lepas dari sorotan media, walau siaran langsung proses pemeriksaan saksi dan ahli tak boleh dilakukan. Bahkan, untuk mengakomodir keinginan media meliput, sebuah pengeras suara disediakan di luar ruang sidang kasus Ahok.

Ketidakadilan Selama Masa Persidangan

Peradilan kasus tersebut juga diklaim membawa ketidakadilan bagi Ahok selama Pilkada DKI 2017 berlangsung. Sebab, persidangan Ahok untuk kasus penistaan agama ini, dimulai selama masa kampanye Pilkada berlangsung. Ahok pun merasa dirugikan karena setiap minggu ia harus menjalani persidangan seharian.

Ketidakadilanpun berlanjut saat persidangan Ahok hendak masuk tahap pembacaan tuntutan dan pledoi. Awalnya, tuntutan terhadap Ahok direncakan disampaikan pada 11 April. Pledoi dirancang tersampaikan dua hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua, 17 April. Namun, jadwal tersebut diubah karena beberapa alasan. Salah satunya, adanya surat dari Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang meminta agar penyampaian dakwaaan serta pledoi kasus Ahok ditunda hingga proses pilkada selesai.

Usai dipastikan ditunda, kuasa hukum Ahok mengajukan protes. Mereka mengaku rugi karena berkas pembelaan Ahok sebenarnya sudah siap saat itu dan tinggal menunggu substansi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Menurut Sirra, Terkait fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, ini sudah dilalui. Ia pun merasa bingung mengenai sikap jaksa yang menyatakan belum siap

Selanjutnya, dalam sidang tuntutan, jaksa menghapus pasal penodaan agama seperti yang diatur dalam pasal 156 A. Jaksa hanya menuntut dengan pasal alternatif yakni pasal 156 tentang pernyataan yang mengandung perasaan permusuhan dan kebencian pada satu golongan tertentu.Dari semula ancaman hukuman lima tahun, dalam tuntutan jaksa hanya menuntut Ahok penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan ‘singkat’ itu mendapat reaksi keras dari beberapa organisasi masyarakat. Jaksa dianggap telah diintervensi karena ‘hanya’ menuntut Ahok dengan masa hukuman yang ringan.

Aksi massa bahkan sempat digelar untuk meminta majelis hakim netral dan menjatuhkan hukuman setimpal bagi Ahok. Terakhir, aksi digelar 5 Mei 2017 lalu oleh sejumlah ormas. Dalam tuntutannya, pendemo berharap hakim tak diintervensi saat memvonis Ahok.

Akhirnya, Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Basuki Tjahaja Purnama dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur saat menyampaikan pernyataannya di kepulauan seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.’

error: Content is protected !!