Alasan Biaya Pengurusan STNK naik 300%

Alasan Biaya Pengurusan STNK naik 300%

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik hingga 300 persen mulai 6 Januari 2017. Alasan utama karena kedua jenis layanan yang menjadi fungsi Kepolisian RI.

Sri Mulyani mengatakan, pengurusan surat kendaraan bermotor sudah 7 tahun tidak mengalami perubahan. Sehingga, kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan yang akan berlaku 6 Januari merupakan penyesuaian terkait berbagai kondisi seperti ekonomi maupun pelayanan.

Mengingat berbagai faktor yang saat ini mengalami perubahan, maka dirinya memaklumi beberapa PNBP mengalami perubahan dari segi biaya.

Untuk diketahui, Penerimaan Negara Bukan Hibah (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 250 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Target ini naik dari patokan di APBN-P 2016 sebesar Rp 245,08 triliun dan realisasinya melebihi target yakni sebesar Rp 262,36 triliun atau 107 persen.

Namun dengan naiknya biaya pengurusan surat kendaraan dari STNK hingga BPKB tersebut, Sri Mulyani mengimbau agar diimbangi dengan kualitas pelayanan. “PNBP dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh K/L harus mencerminkan servis yang diberikan,” sambung Menkeu.

Berikut adalah rinciannya, seperti dilaporkan situs Sekretariat Kabinet:

Penerbitan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau tiga naik menjadi Rp225.000 dari Rp80.000
Penerbitan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau lebih naik menjadi Rp375.000 dari Rp100.000
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 2 atau 3 naik menjadi Rp 60.000 dari Rp30.000
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor roda 4 naik menjadi Rp100.000 dari Rp50.000
Penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 2 atau 3 menjadi Rp100.000 dari yang sebelumnya gratis
Penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih menjadi Rp200.000 dari yang sebelumnya gratis

Menjawab hal itu, Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Iwan Saktiadi menjelaskan, itu merupakan tugas dan domain dari pemerintah.

“Kita hanya melaksanakan. Kalau untuk digunakan untuk apa, itu wilayahnya pemerintah, apakah infrastruktur atau kah alutsista kita belum tahu. Intinya PNBP dipungut oleh polri. Kita hanya memungut biayanya saja,” kata Iwan Saktiadi , Jumat 6 Januari 2016.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian menyatakan kenaikan tarif juga telah disesuaikan dengan kenaikan harga dan daya beli masyarakat.

Tito mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan menganggap harga material untuk surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor yang berlaku, tarifnya berlaku sesuai kondisi lima tahun lalu. “Sekarang sudah naik harganya,” ucap Tito.

Alasan berikutnya kenaikan tarif itu karena ada masukan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. “Hasil temuan mereka, harga itu termasuk harga terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat,” ujarnya.

Tarif baru ini juga disebut bisa menambah penghasilan negara. Penghasilan negara bukan pajak ini, kata Tito, akan digunakan untuk membayar harga kenaikan bahan. “Kedua, untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik, yaitu sistem online,” ucapnya.

Baca juga berita terkini lainnya di Detiktribun

error: Content is protected !!