Golkar Pilih Agus Gumiwang Jadi Ketua DPD DKI Jakarta

Golkar Pilih Agus Gumiwang Jadi Ketua DPD DKI Jakarta

Golkar Pilih Agus Gumiwang Jadi Ketua DPD DKI Jakarta. Partai Golkar tunjuk Agus Gumiwang untuk menggantikan Fayakhun Andriadi sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi Fayakhun. Posisi itu sekarang diisi Koordinator Bidang Perempuan, Inovasi dan Medsos Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua DPD DKI.

“Kemarin sudah diputuskan Plt-nya Pak Agus Gumiwang,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar,

Untuk tugas Agus, nanto pastinya akan di persiapkan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) dalam waktu dekat.”Tentu dalam waktu dua bulan menyiapkan untuk musyawarah daerah luar biasa,” tegas Airlangga.

Nantinya, kata Airlangga, Agus akan menjalankan rangkaian tugas sebagai Plt Ketua DPD. Salah satunya dengan memimpin jalannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.

“Tentu dalam waktu dua bulan menyiapkan untuk musyawarah daerah luar biasa,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka. Politikus Golkar ini terjerat kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berasal dari APBNP tahun anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan Dalam kasus ini ia diduga menerima hadiah atau janji terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K / L dalam APBN Perubahan 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Fayakhun Diperkirakan menerima fee sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla RI sebesar Rp 1,2 triliun atau. Selain itu, Fayakun juga Diperhatikan menerima USS 300 ribu.

Uang tersebut diterima Fayakhun dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta, secara bertahap sebanyak empat kali.

“Fayakhun  menerima fee atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016,” ucapnya

Penetapan Fayakhun sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, barang elektronik, dan fakta persidangan dari empat terdakwa lainnya.

Atas perbuatannya, Dirinya melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

detiktribun

 

error: Content is protected !!