Pansus Akan Panggil Pimpinan KPK Mengenai Safe House

Pansus Akan Panggil Pimpinan KPK Mengenai Safe House

Pansus Akan Panggil Pimpinan KPK Mengenai Safe House. Usai mengunjungi Safe Hause Komisi Pemberantasan Korupsi dikawasan depok Jawa Barat. Panitia Khusus Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar akan memanggil pimpinan lembaga KPK Agus Rahardjo.

“Bukan hanya Agus Saja, Dirinya juga akan memanggil Novel Baswedan namun kita mulai dari pimpinan lembaga KPK-nya dan sejumlah orang-orang. Yang secara prinsipil terjadi perlakuan pelanggaran itu, Kalau apalagi itu indikasi pidana, ya kita akan mintai pertanggung jawaban, dan kita akan agendakan,” ucap Agun Gunandja

Diperkirakan Pemanggilan terhadap Agus Rahardji akan dilakukan setelah selesai reses dan kita akan susul agendanya

Diketahui, Panitia Khusus Pansus Hak Angket KPK dan agun mengunjungi safe house KPK yang berada di depok, Dirinya melihat dan berkeliling memastikan pakah tempat tersebut aman atau tidak.

Menurut Agus dirinya merasa tidak tepat sebagai safe house atau rumah aman dan sangat tidak layak

“Kalau menurut saya untuk sebuah rumah kalau disebut dengan rumah aman, ya sangat tidak layak, dalam kondisi gini aja menurut saya tidak layak, apalagi diceritakan sebelumnya yang dulu pernah ada korban pembunuhan, sampah, banjir, ya rumah aman itu kan ada pelayannya, ada yang melayani, itu namanya rumah aman,”

Bukan hanya itu saja menurut Agun menyampaikan bawah jika memang disebut sebagai rumah aman. Seharusnya memiliki surat keputusan penetapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dirinya merasakan bahwa seolah olah KPK mengambil kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

“Kalau safe house, itu harus ada surat keputusan penetapan dan surat penetapannya itu oleh LPSK. KPK seolah-olah mengambil kewenangan LPSK,”ucapnya.

Agun pun menduga ada pelanggaran undang undang dari Komisi Pemberanasan Korupsi Tesebut. Pansus akan melakukan klarifikasi mengenai dugaan itu kepada KPK nantinya.

“(KPK) sudah melampaui kewenangan, menginjak-injak sendiri juknisnya. Makanya saya mengatakan, mungkin KPK-nya benar, secara kelembagaan juknis itu betul. Tapi dalam aplikasinya. implementasinya, dilanggar oleh KPK dan itu harus dimintai pertanggungjawaban terhadap oknum itu,” ungkapnya

 

dewadominoqq

 

 

error: Content is protected !!