Pemerintah Akan Membubarkan Organisasi HTI

Pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Wiranto juga menyebutkan bahwa keberadaan organisasi HTI secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers di Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017). Jumpa pers tersebut dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI, sebelumnya sempat meminta pihak yang menyebutkan HTI anti-Pancasila agar membuktikan pernyataannya. Ismail sendiri mengaku kebingungan atas wacana pembubaran HTI. Menurutnya, tuduhan organisasi HTI sebagai organisasi yang anti-Pancasila tidak ada buktinya sehingga pembubaran ini tidak jelas. Ia juga mengatakan bahwa menurut peraturan yang ada, pembubaran sebuah organisasi berbadan hukum harus melalui pengadilan.

Ismail memang mengonfirmasi bahwa organisasi HTI hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam pembelaanya, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Pasal 12 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia akan dibubarkan dengan alasan prinsip organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melayangkan gugatan untuk membubarkan organisasi HTI.

Tito telah mengikuti rapat terbatas bersama Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto beserta sejumlah kementerian terkait membahas wacana pembubaran HTI. Dalam rapat tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly telah ditugaskan untuk menjadi pihak pengkaji untuk menggugat HTI. Tito sendiri bersama jajarannya akan memberikan masukan terutama terkait data dan fakta kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Nantinya, setelah semua berkas lengkap dan diserahkan oleh Kemendagri dan Kemenkumham kepada kejaksaan, kejaksaanlah yang akan melakukan gugatan ke pengadilan untuk membubarkan organisasi HTI.

error: Content is protected !!