Ini Penjelasan BIN Terkait Isu Penyadapan SBY

Ini Penjelasan BIN Terkait Isu Penyadapan SBY

Polri mencermati keluhan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa percakapan dirinya melalui sambungan telepon dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin disadap.

Keluhan SBY itu disampaikan menanggapi pernyataan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama yang menyebut memiliki bukti percakapan SBY dengan Ma’ruf Amin.

“Semua warga negara sama di depan hukum. Kita cermati apakah (keluhan itu) berkaitan dengan masalah hukum atau apa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis (2/2).

Namun, kata Boy, informasi tersebut perlu dipastikan dulu validitasnya. Belum tentu apa yang disampaikan oleh tim Ahok itu benar.

Bukan dari Badan Intelijen Negara (BIN) informasi mengenai adanya komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin yang disampaikan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian disampaikan BIN melalui Deputi VI BIN Sundawan, Kamis (2/2/2017).

“Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara Ketua MUI dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN,” ujar Deputi-VI BIN Bidang Komunikasi dan Informasi ini.

Selain itu juga, ia menjelaskan pernyataan Ahok dan tim penasehat hukumnya pada persidangan 31 Januari lalu, tidak menyebutkan secara tegas apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

Karena itu, menurutnya, informasi tersebut menjadi tanggung jawab Ahok dan tim penasihat hukumnya yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tersebut.

Ahok juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada KH Ma’aruf Amin dan sudah diterima serta dimaafkan.

Bersamaan dengan itu pula, Ahok telah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan merupakan berita yang bersumber dari media online liputan6.com edisi tanggal 7 Oktober 2016.

Lebih lanjut ia jelaskan pula, bahwa berdasarkan UU No17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahakan kesatuan dan persatuan NKRI.

Sebelumnya, SBY meminta Polri dan penegak hukum yang lain untuk bergerak mengusut adanya kemungkinan tim Ahok menyadap percakapan dirinya dengan ma’ruf Amin. Pasalnya, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh institusi tertentu dan terikat dengan peratuan undang-undang.

 

Baca juga berita terkini lainnya di Detiktribun

error: Content is protected !!