Surat Terbuka Buni Yani Untuk Presiden Jokowi

Tersangka kasus pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani telah membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo yang disusun bersama dengan kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian. Sebelum ini, Buni Yani telah mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman untuk mengadukan proses penanganan kasusnya oleh polisi yang dirasa tidak adil dan terkesan dipaksakan.

Buni juga sempat menjelaskan aduan terhadap dirinya yang tidak satupun terbukti. Dia mengatakan bahwa tak ada bukti dirinya mengedit dan memotong dalam video tersebut. Menurutnya, caption berupa 3 kalimat keterangan judul video merupakan sebuah pertanyaan untuk berdiskusi dan bukan sebuah pernyataan yang mencermarkan nama baik maupun berbau hasutan.

Bekas dosen London School of Public Relation (LSPR) itu juga menilai polisi telah melanggar ketentuan dalam menjalankan pemeriksaan yang dilakukan tanggal 9 Januari 2017 lalu. Buni menganggap polisi telah melanggar ketentuan karena berkas pemeriksaan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Kejaksaan yakni 2 Januari 2017.

Berikut isi surat terbuka tersebut:

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Teriring salam dan doa untuk Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, kebersihan hati dan pikiran agar bisa terus memimpin sebuah bangsa besar bernama Indonesia ini.

Perkenankan saya, Aldwin Rahadian, Ketua Tim Advokat yang tergerak secara ikhlas mendampingi seorang pria bernama Buni Yani. Seorang pria sederhana, suami dan ayah dua orang anak yang kedua usianya masih belia.

Seorang yang dituduh sudah menebarkan kebencian atau menghasut orang se-Indonesia untuk membenci Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dan untuk tuduhan tak berdasar itu-karena tidak ada satupun pihak yang melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke Kepolisian dan saksi pelapor di Pengadilan yang menjadikan postingan Facebook Buni Yani sebagai alasan mereka memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama-Buni Yani kini sedang ‘dilukis’ nasibnya oleh Kepolisian.

Berkas kasusnya beberapa kali ditolak Kejaksaan karena tidak lengkap dan hingga detik sudah tiga bulan lebih ‘lukisan’ itu belum juga jadi. Sebuah kondisi yang sudah tidak normal lagi, sebuah proses yang sudah tidak adil lagi bagi seorang warga negara yang oleh Kepolisian sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan begitu meyakinkannya, walau kami meyakini penetapan tersangka Buni Yani sangat dipaksakan.

Keyakinan itu kini semakin menguat karena Kepolisian seperti kehilangan arah menindaklanjuti kasus ini. Sangat banyak kejanggalan yang membayangi kasus Buni Yani yang tidak mungkin kami uraikan satu per satu di surat singkat ini.

Pak Jokowi, kami sepenuhnya memahami, walau Bapak Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan orang yang menjadi ‘Wakil Tuhan’ untuk ikatkan sumpah Pimpinan tertinggi Kepolisian di negeri ini, tetapi Bapak tidak bisa mengintervensi penanganan perkara hukum di negeri ini.

Kami juga sadar, Buni Yani bukanlah siapa-siapa, dia hanya warga biasa. Kesalahan terbesar dia adalah berani mengkritik seorang pejabat publik yang omongannya berpotensi menyinggung keyakinan orang lain.

Pak Jokowi, Buni Yani bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika dia dihukum seumur hidup pun, pemerintahan yang Bapak pimpin akan terus berjalan, sendi-sendi kehidupan bangsa ini terus berputar, dan bisa jadi Bapak terpilih lagi sebagai Presiden hingga 2024. Namun, mungkin roda kehidupan seorang istri dan dua orang anak akan patah.

Pak Jokowi, Buni Yani bukanlah siapa-siapa. Tidak sebanding dengan beban yang harus Bapak tanggung mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan sosial ke seluruh rakyat dan pelosok Indonesia. Tetapi ingatlah, keadilan akan menemui jalannya, dan sampai kapanpun kami akan telusuri jalan itu.

Bagi kami penegakkan hukum tanpa keadilan bukanlah penegakkan hukum, tetapi pengingkaran hukum. Pak Jokowi, surat ini mungkin tak berarti apa-apa bagi Bapak. Tetapi biarlah, ini menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini bahwa saat Bapak memimpin bangsa ini, pernah ada seorang pria, seorang suami, seorang ayah berjuang mendapatkan keadilan yang ternyata susah diraih bagi orang-orang biasa.

Biarlah kasus Buni Yani menjadi catatan sejarah yang dibaca anak cucu kita kelak bahwa pada saat Bapak memimpin negeri ini, rakyat biasa tidak berhak mengingatkan penguasa karena bisa berujung mendekam di penjara.

Wassalam.

Buni Yani dituduh melakukan pencemaran nama baik dan penghasutan berdasarkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dia ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 23 November 2017. Kasus ini disebabkan oleh video penggalan pernyataan Ahok yang diunggah oleh Buni Yani ke akun facebook-nya 6 Oktober 2016 lalu. Pernyataan Ahok itu lantas menjadi ramai dan memunculkan pro dan kontra di publik lantaran menyinggung Surat Al Maidah ayat 51.

Judul video “Penistaan terhadap agama?” yang ditulis Buni menjadi salah satu alasan bagi polisi untuk menetapkan bekas dosen itu sebagai tersangka. Buni disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia dianggap dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan.

 

error: Content is protected !!